Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Menlu: Saya Minta Sri Lanka Hapus Kebijakan yang Hambat Ekspor Sawit

        Menlu: Saya Minta Sri Lanka Hapus Kebijakan yang Hambat Ekspor Sawit Kredit Foto: Antara/Aprillio Akbar
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, meminta Sri Lanka membuka kembali pintu untuk ekspor sawit Indonesia. Hal tersebut dikemukakannya saat berkomunikasi dengan perwakilan Sri Lanka dalam pertemuan bilateral di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-76 di New York.

        "Secara khusus, dengan Sri Lanka, saya meminta atau mengharapkan agar Pemerintah Sri Lanka meninjau kembali atau menghapus kebijakan yang menghambat ekspor sawit Indonesia ke Sri Lanka," ujar Retno, dikutip tempo.co.

        Baca Juga: Valid! Sawit Kurangi Emisi GRK Paling Besar Dibandingkan Minyak Nabati Lain

        Retno mengatakan telah sepakat untuk mengintensifkan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Sri Lanka guna menyelesaikan isu sawit tersebut. "Dorongan untuk segera menyelesaikan perjanjian perdagangan seperti Preferential Trade Agreement (PTA) saya sampaikan dengan Pakistan, Sri Lanka, Iran, dan Mozambique," tutur Retno.

        Sebelumnya, Pemerintah Sri Lanka secara resmi melarang impor sawit dan aktivitas perluasan perkebunan komoditas minyak nabati tersebut. Otoritas setempat bahkan meminta para produsen untuk mulai mengganti tanaman sawit dengan komoditas yang dinilai lebih ramah lingkungan.

        Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, dalam keterangan resmi yang dikutip Yahoo Finance pada Senin, 6 April 2021, menyebutkan, kebijakan ini diterapkan untuk membebaskan negara Sri Lanka dari perkebunan dan konsumsi sawit. Impor dan perluasan sawit di negara tersebut memang meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

        "Perusahaan dan entitas yang telah melakukan budi daya kelapa sawit diharuskan mengurangi luas tanam secara bertahap sebesar 10 persen dalam setiap proses. Perusahaan juga harus menggantinya dengan komoditas karet atau tanaman ramah lingkungan lainnya setiap tahun," kata Rajapaksa.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Ellisa Agri Elfadina
        Editor: Puri Mei Setyaningrum

        Bagikan Artikel: