Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Tokoh Tionghoa Ikut-ikutan Bela Novel Cs: Presiden Jokowi Cuma Lips Service...

        Tokoh Tionghoa Ikut-ikutan Bela Novel Cs: Presiden Jokowi Cuma Lips Service... Kredit Foto: Instagram/Lieus Sungkharisma
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak) Lieus Sungkharisma, ikut merespons langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyetujui rencana Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk merekrut 56 pegawai KPK termasuk Novel Baswedan menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri.

        Terkait itu, Lieus pun menyatakan jika aksi Presiden Jokowi udah terlambat dan cuma lips service.

        Baca Juga: "Main Gede-Gedean Yuk?" Siapa Tokoh yang Bisa Ngalahin HRS dalam Urusan Ngumpulin Massa?

        “Itu tindakan telat dan cuma lips service. Kalau presiden memang menaruh perhatian pada nasib ke-57 pegawai KPK itu, seharusnya dari awal beliau turun tangan atas masalah ini dengan menganulir mekanisme TWK yang terkesan dibuat-buat hanya untuk menyingkirkan ke 57 orang itu dari KPK,” katanya dalam keterangannya, Minggu (4/10/2021).

        Lanjutnya, ia juga menilai bahwa rencana merekrut tersebut telah menyalahi akal sehat. “Bagaimana mungkin orang tidak lulus TWK, mau direkrut jadi pegawai Polri yang justru menjadikan TWK sebagai syarat utama untuk menjadi pegawai di institusinya?” cetusnya.

        Baca Juga: Rekam Jejak Novel Baswedan Cs Tokcer, Kapolri Disarankan Bentuk Divisi Anti Korupsi

        Karena itu, ia menegaskan baik rencana Kapolri dan Presiden Jokowi tersebut meruppakan aksi yang telat.

        “Cuma lips service aja itu,” ujarnya.

        Lanjutnya, jika Presiden Jokowi mau menyelamatkan KPK, seharusnya langsung bertindak ketika salah seorang penyidik KPK yang dinyatakan tak lolos TWK.

        “Seharusnya Presiden Jokowi saat itu juga memerintahkan pimpinan KPK untuk mengaktifkan kembali Harun Al Rasyid sebagai pegawai KPK untuk membuktikan janjinya menangkap Harun Masiku. Tapi justru hak itulah yang tidak digunakan Jokowi sebagai presiden,” tegas dia.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Vicky Fadil

        Bagikan Artikel: