Ketakutan Dana Segar Disetop, Panglima Militer Sudan Pulangkan PM Abdalla Hamdok ke Rumah

Perdana menteri yang digulingkan di Sudan, Abdalla Hamdok, telah diizinkan untuk kembali ke rumah. Ia ditahan selama sehari setelah militer negara tersebut merebut kekuasaan melalui kudeta.

Dilansir dari Al Jazeera, pembebasan Hamdok dan istrinya pada Selasa (26/10/2021) menyusul kecaman internasional atas perebutan kekuasaan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan.

Baca Juga: Panglima Militer Sudan Bilang Kudeta Dilakukan buat Menghindari Perang Sipil

Amerika Serikat (AS) mengancam akan menangguhkan bantuan, begitu juga dengan Uni Eropa. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pun menuntut pembebasan Hamdok, sembari mendesak kekuatan dunia agar kompak menghadapi 'epidemi kudeta' baru-baru ini.

Menurut kantor Hamdok, ia dan istrinya berada di bawah 'pengamanan ketat' di rumah mereka di Khartoum. Namun, para pejabat sipil lainnya yang ditangkap di hari kudeta tetap ditahan di lokasi yang tak diketahui.

Pengambilalihan kekuasaan ini terjadi setelah ketegangan meningkat selama berminggu-minggu antara para pemimpin militer dan sipil dalam transisi Sudan menuju demokrasi.

Al-Burhan seharusnya menyerahkan kepemimpinan Dewan Berdaulat yang menjalankan negara tersebut kepada seorang sipil bulan depan. Langkah ini pun akan mengurangi kekuasaan militer.

Namun, proses transisi Sudan ini terancam digagalkan oleh kudeta tersebut. Padahal, transisi Sudan telah berkembang dengan baik sejak penggulingan pemimpin lama Omar al-Bashir dalam pemberontakan terkenal tahun 2019.

Pada Selasa (26/10/2021), para demonstran prodemokrasi kembali turun ke jalan. Mereka memblokir jalanan di ibu kota dengan barikade darurat dan membakar ban. Sementara itu, pasukan telah menembaki massa sehari sebelumnya. Akibatnya 4 demonstran tewas.

Sebelumnya di hari yang sama, al-Burhan muncul kedua kalinya sejak kudeta. Ia menyatakan militer terpaksa turun tangan demi menghindari perang saudara. Ia juga mengatakan Hamdok telah ditahan di rumahnya dengan dalih demi keselamatannya dan akan dibebaskan.

Terkait banyaknya pejabat senior pemerintah lainnya yang ditahan pada Senin (25/10), al-Burhan menuding kalau ada kalangan yang mencoba menghasut pemberontakan di dalam tubuh militer. Ia pun mengatakan mereka akan diadili. Mereka yang dinyatakan tidak bersalah akan dibebaskan.

Sudan melancarkan tindakan keras mematikan terhadap aksi protes prodemokrasi pada 2019. Karena itu, dikhawatirkan pasukan keamanan akan kembali menggunakan kekerasan terhadap warga sipil.

Para demonstran pun merencanakan aksi protes massal pada Sabtu (30/10) untuk menuntut dikembalikannya pemerintahan sipil. Ini akan menjadi ujian besar bagi militer tentang bagaimana mereka akan menanggapi perlawanan tersebut terhadap kekuasaannya.

Asosiasi Profesional Sudan, serikat pekerja yang mendalangi pemberontakan melawan al-Bashir pada 2019, juga mendesak warga untuk mogok kerja dan ikut dalam pembangkangan sipil. Gerakan Pembebasan Populet Sudan, kelompok pemberontak utama negara itu, ikut mengecam kudeta dan menyerukan warga ikut turun ke jalan.

Di sisi lain, ada pertanda terjadi perpecahan di kalangan para pemimpin sipil sendiri. Kelompok yang dikenal sebagai Gerakan Keadilan dan Kesetaraan menyalahkan pemerintah terguling atas pengambilalihan militer ini. Sejumlah pejabat disebutnya telah memonopoli pengambilan keputusan dan menolak untuk terlibat dalam dialog.

Kelompok yang dipimpin Menteri Keuangan Gibreil Ibrahim ini menjadi yang pertama yang blak-blakan menyuarakan dukungannya untuk militer. Namun, mereka juga mendesaknya untuk mengakhiri status situasi darurat, membebaskan para tahanan, dan menunjuk pemerintah sipil untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Awal bulan ini, kelompok tersebut ikut dalam aksi duduk promiliter di Khartoum.

Sementara itu, militer telah mengirim sinyal beragam tentang masa depan Sudan. Al-Burhan berjanji untuk perlahan-lahan memulihkan layanan internet dan komunikasi yang terganggu dalam kudeta. Namun, menurut Otoritas Penerbangan Sipil, semua penerbangan dari dan ke bandara Khartoum ditangguhkan hingga 30 Oktober.