DK PBB Serius Jalani Resolusi yang Diusul Amerika untuk Taliban, Apa Isinya?

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akhirnya sepakat untuk mengadopsi resolusi yang diusulkan oleh Amerika Serikat (AS) untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan ke Afganistan. Resolusi itu disetujui dengan suara bulat oleh DK PBB yang beranggotakan 15 negara.

"Resolusi dilakukan atas permintaan AS dan dengan dukungan seluruh Dewan karena kekhawatiran bahwa ekonomi Afganistan berada di ambang kehancuran tanpa uang tunai masuk ke negara itu," tambah Kristen Saloomey dari Al Jazeera, berbicara dari New York.

Baca Juga: Di Pakistan, Menlu Retno Temui Pemimpin Taliban dan Tagih Janji buat Afghanistan

Resolusi itu disahkan pada Rabu (22/12/2021), dengan DK PBB menyebut langkahnya akan memungkinkan bantuan mengalir ke Afganistan tanpa melanggar sanksi internasional yang bertujuan mengisolasi Taliban. Adapun aliran bantuan menurut DK PBB setidaknya akan berlangsung selama satu tahun. 

"Bantuan kemanusiaan dan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung kebutuhan dasar di Afganistan, pembayaran dana, penggunaan aset keuangan dan sumber daya ekonomi, penyediaan hingga pengiriman barang dan jasa yang diperlukan, akan diizinkan."

"Bantuan ini bukan merupakan pelanggaran sanksi yang dikenakan pada entitas yang terkait dengan Taliban," bunyi resolusi itu, seperti dikutip dari Al Jazeera.

Sejak Taliban kembali berkuasa pada Agustus, miliaran dolar bantuan dan aset telah dibekukan oleh Barat. PBB pun mengambarkannya sebagai 'kejutan fiskal yang belum pernah terjadi sebelumnya' terhadap ekonomi Afganistan yang bergantung pada bantuan asing.

Berbulan-bulan kemudian, para pengamat memperingatkan bahwa jutaan orang di Afganistan harus menghadapi pilihan antara kelaparan atau migrasi di tengah krisis pangan, bahan bakar, dan uang selama musim dingin yang suram.

Di tengah situasi itu, AS mengajukan resolusi yang bertujuan untuk mengesahkan pengecualian kasus per kasus untuk sanksi. Namun, resolusi itu tidak disetujui oleh anggota tetap Dewan Keamanan yang memegang hak veto, China dan Rusia. Akhirnya setelah berbulan-bulan berselisih tentang bagaimana cara yang tepat untuk membantu Afganistan, DK PBB memilih untuk mengadopsi resolusi AS.

Taliban pun menyambut baik resolusi itu pada Rabu.

"Kami menghargainya (karena) dapat membantu situasi ekonomi di Afganistan," kata juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid, seraya berharap masyarakat internasional juga akan 'mempercepat' penghapusan sanksi ekonomi dan perbankan yang dikenakan pada entitas yang terkait dengan kelompoknya. 

Kendati demikian, Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Jeffrey DeLaurentis telah memperingatkan bahwa bantuan itu bukan seperti 'cek kosong'. 

"Ini bukan cek kosong bagi organisasi mana pun untuk mengabaikan kewajiban internasionalnya," kata DeLaurentis merujuk pada Taliban.

Pada hari yang sama, AS mengumumkan langkah-langkah tambahan untuk mengurangi sanksi terhadap Taliban.

Selain itu, Washington setuju untuk mengizinkan bantuan, memperbarui panduan untuk memperjelas bahwa ekspor barang dan transfer tunai diperbolehkan selama mereka tidak pergi ke individu yang ditargetkan oleh sanksi AS.

Ada kemungkinan resolusi akan dibalikkan

Keputusan untuk membatasi ruang lingkup resolusi menjadi satu tahun, yang bukan merupakan bagian dari rancangan pertama, bertujuan untuk memuaskan sekutu Washington di Eropa. India, misalnya, sebelumnya mengkritik tidak adanya tenggat waktu dan menyerukan kontrol ketat atas tujuan bantuan.

"Jika ada bukti bahwa pengecualian tersebut disalahgunakan atau bahwa uang tersebut mencapai individu yang terkena sanksi, adalah mungkin untuk membalikkannya (resolusi)," ungkap seorang diplomat kepada AFP dengan syarat anonim awal pekan ini.

Di Afganistan, sejumlah pekerja bantuan mungkin terlibat dalam transaksi keuangan dengan kementerian yang dipimpin oleh individu yang terkena sanksi. Resolusi tersebut memastikan bahwa para pekerja bantuan tidak melanggar sanksi.

Teks tersebut juga mencakup pemantauan tujuan bantuan, serta laporan PBB tentang berfungsinya bantuan setiap enam bulan.

Wakil Sekretaris PBB untuk Urusan Kemanusiaan, Martin Griffiths, sementara itu, telah menekankan kebutuhan mendesak akan likuiditas dan stabilisasi sistem perbankan di Afganistan. Seruan ini disampaikan Griffiths pada Minggu (19/12) selama pertemuan tingkat menteri di negara tetangga Afganistan, Pakistan.

"Itu tidak hanya untuk menyelamatkan nyawa orang-orang Afganistan tetapi juga untuk memungkinkan organisasi kemanusiaan untuk memberi respons," kata Griffiths.

Setelah Taliban kembali berkuasa, AS membekukan hampir USD 9,5 miliar (Rp135,3 triliun) dari bank sentral Afganistan dan Bank Dunia juga menangguhkan bantuan ke Kabul.

Pada hari Rabu, Rusia menyerukan Barat untuk mencairkan aset tersebut.

Bank Dunia mengumumkan pada 10 Desember bahwa mereka akan memberikan USD 280 juta (Rp3,9 triliun) bantuan kemanusiaan kepada UNICEF dan Program Pangan Dunia pada akhir Desember, untuk didistribusikan di Afganistan.