Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Tokoh Reformasi Amien Rais mendadak ramai dibicarakan publik. Hal itu disebabkan, Ketua Majelis Syura Partai Ummat itu didorong maju menjadi calon presiden (capres) 2024.
Dorongan agar Amien Rais maju di Pilpres 2024 itu muncul dari internal Partai Ummat.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi dalam potongan video postingan di Instagramnya.
"Itu ketum kemarin keliling daerah, sekalian pelantikan, memang ada suara-suara dari bawah ingin Pak Amien Rais Presiden disampaikan ke ketum," tuturnya.
Adapun dalam postingan Ridho Rahmadi di Instagramnya itu, dia mengawalinya dengan mengkritisi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.
Baca Juga: Dari Baliho Sampai Sembako Adalah Indikasi Kuat PDIP Akan Mengusung Puan Maharani di Pilpres 2024
Ridho Rahmadi menyampaikannya di podium acara pelantikan pengurus DPW Partai Ummat Jawa Barat.
"Kemudian sistem demokrasi terutama untuk pemilihan Presiden, juga terkesan awur-awuran ada presidential threshold yang tinggi, 20 persen dari perolehan kursi ataupun 25 persen akumulasi suara nasional," jelas Ridho Rahmadi.
"Jika partai ingin mencalonkan Presiden harus berbasis Pemilu 2019 tidak masuk akal," sambungnya.
Oleh sebab itu, Ridho Rahmadi mengungkapkan rencana partainya mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Dua klausul, klausul pertama adalah presidential threshold agar 0 persen. Klausul kedua bahwa pencapresan berbasis hasil Pemilu 2019 itu yang akan kita sasar," tegas Ridho Rahmadi.
"Jika Allah mengizinkan kenapa kita tidak bermimpi Amien Rais jadi presiden?" pungkasnya.
Sementara itu, Humas DPP Partai Ummat (PU) Mustofa Nahrawardaya tak menampik dorongan Amien Rais maju Pilpres 2024.
"Iya suara-suara dari bawah itu disampaikan ke ketum (Ridho Rahmadi, red), biasalah," tegas Mustofa Nahrawardaya, Minggu (26/12).
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra merespons kabar tersebut dengan santai.
"Kalau memang tokoh-tokoh senior seperti Prabowo dan Amien Rais juga didorong maju dan masih punya keinginan, silakan saja," jelas Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya, Minggu (26/12).
Pasalnya, menurut Herzaky, Indonesia adalah negara demokrasi.
Baca Juga: Anies Baswedan Naikkan UMP, Orang PDIP Berikan Kritik: Kami Tegaskan Bahwa...
"Seharusnya memberikan ruang yang luas bagi pilar demokrasi, parpol, untuk mengajukan calon-calon pemimpin nasional sebanyak mungkin," ungkap Herzaky.
Namun, Herzaky menilai, ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen yang menjadi sumber permasalahan utama dan senjata bagi oligarki.
"Berupaya membatasi pilihan rakyat, agar terkonsentrasi di elite tertentu semata yang mudah dikontrol oleh mereka," kata Herzaky.
"Apalagi berdasarkan hasil pileg lima tahun sebelumnya. Kekonyolan seperti ini harus diakhiri, semoga tahun 2024 benar-benar menjadi tahunnya rakyat, dengan deretan calon pemimpin nasional yang bisa dipilih, bukan satu dua calon belaka," imbuhnya.(*)
(*)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Bayu Muhardianto