PDIP Bukan Oligarki yang Bersembunyi Dibalik Istana, Ternyata Oh Ternyata Oligarki Itu . . .

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi Kunto Adi Wibowo blak-blakan. Dia tegas tolak PDIP disebut oligarki.

Itu muncul setelah ada pernyataan Presiden ke-5 Megawati yang blak-blakan menolak perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ini membuat publik kebingungan. Maklum, masih banyak yang menganggap bahwa PDIP adalah oligarki yang bersembunyi di balik Istana.

Baca Juga: Ngamuk Sengamuk-ngamuknya, Amien Rais Teriak Oligarki Bedebah, Ngawur, Korbankan Rakyat!

Hal tersebut lantas dibantah Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi Kunto Adi Wibowo. Menurutnya PDIP bukan seperti yang publik bayangkan.

"Terkait pemikiran masyarakat soal PDIP sebagai oligarki berkedok partai. Menurut saya, masyarakat juga harus disiplin dalam definisi. Karena PDIP memang jelas partai politik," ujar Kunto, Sabtu (15/1).

Menurutnya, PDIP merupakan institusi resmi dalam sebuah tatanan negara demokratis yang bertujuan untuk menghimpun kekuatan politik.

Baca Juga: Seramnya Omongan Gatot Nurmantyo, Ungkap Adanya Konspirasi Oligarki, Ngeri!

"Memang betul kalau partai politik menghimpun dan ingin meraih kekuasaan, tapi beda dengan oligarki yang tidak memiliki institusi secara jelas," ucapnya.

Dirinya juga menolak apabila PDIP disebut-sebut sebagai oligarki yang menggunakan kekuatan untuk mengatur tanah air.

"Oligarki itu perorangan, badan-badan, atau organisasi yang ada di luar sistem demokrasi ini dan kemudian menyetir demokrasi, pemerintahan, dan politik kita," ucap Kunto.

Seperti diketahui, sebelumnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim Ketua Umum Megawati Sukarnoputri menolak perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca Juga: Evaluasi Akhir Tahun Fraksi PKS DPR RI: Jaga Demokrasi Dari Praktek Oligarki dan Sentralisasi

Hasto juga mengatakan bahwa Megawati Soekarnoputri akan patuh pada konstitusi.

Oleh sebab itu, ketua umum PDIP tersebut tetap setuju dengan maksimal masa jabatan dua periode sebagaimana diatur dalam konstitusi