Direktur Eksekutif IndoStrategic Achmad Khoirul Umam menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) lambat merespons dan klarifikasi terkait adanya wacana penundaan Pemilu 2024.
Padahal, sikap PDIP sebagai partai pengusung Jokowi saat maju menjadi Presiden dan juga sebagai pemilik saham politik utama pemerintahan, sejak awal jelas sudah menolak adanya gagasan tersebut.
Baca Juga: Wacana Penundaan Pemilu 2024, Imin Cs Bisa Mendadak Mingkem Dengar Omongan Ngabalin, Menohok Banget!
"Jelas ini mengindikasikan adanya komunikasi yang terputus antara PDIP dengan gerbong Istana Presiden yang seolah 'berjalan sendiri'," ucap Achmad saat dihubungi AKURAT.CO, Sabtu (5/3/2022).
Lebih lanjut ia menuturkan, disinyalir terdapat elemen-elemen di dalam lingkaran Istana yang saat ini berada di luar kendali partai penguasa.
"Sebagaimana dijelaskan oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan, gerbong Istana Presiden yang dimaksud adalah kelompok kepentingan ekonomi-politik," tegasnya.
"Hal tersebut diduga dimotori oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, yang mengorkestrasi suara Menteri dan juga para ketum partai politik, dengan klaim telah mendapatkan restu dan juga persetujuan langsung dari Presiden Jokowi," tambahnya.
Ahmad juga menjelaskan, terdapat kekuatan di lingkaran Presiden yang sudah mulai liar dan sudah berada di luar kontrol partai penguasa. Perpecahan kekuatan pendukung pemerintah ini terlihat jelas dalam wacana penundaan Pemilu 2024.
"Di mana Partai PKB, PAN, Golkar mendukung secara jelas sedangkan PDIP, NasDem, dan Gerindra menolak secara tegas wacana tersebut," paparnya.
Dalam hal tersebut, Ahmad menyarankan PDIP harus mengevaluasi soliditas koalisi partai politik lingkungan pemerintahan.
"Sebab, suara partai-partai politik sudah tidak solid terpecah sesuai dengan kepentingan masing-masing," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Muhammad Syahrianto