Partai Demokrat Tolak Penundaan Pemilu, Sindir Pemerintah: Ingat, Abuse of Power!

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra blak-blakan mengatakan, dalam bernegara bukan hanya menjadi persoalan tokoh yang sedang berkuasa.

Hal tersebut diungkapkan Herzaky Mahendra dalam menanggapi isu penundaan Pemilu 2024.

Menurut Herzaky Mahendra, saat ini, semua pihak harus menahan diri dan menjaga komitmen dalam bernegara dan berdemokrasi.

Baca Juga: Tolak Penundaan Pemilu, Demokrat ke Jokowi: Tunjukkan Bukti Komitmen pada Konstitusi & Demokrasi!

"Kita memiliki konstitusi yang mendasarkan pada doktrin pembatasan kekuasaan. Lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali maksimal satu kali setelahnya," kata Herzaky Mahendra dikutip dari GenPI.co, Senin (7/3/2022).

Herzaky Mahendra menegaskan, bahwa membatasi masa jabatan presiden sangat diperlukan, untuk menjaga agar Indonesia terhindar dari perilaku abuse of power dari para elite.

"Ingat, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely," tegas Herzaky Mahendra.

Herzaky Mahendra juga mengingatkan bahwa pemilu merupakan bagian dari demokrasi dan jangan ada pemimpin yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

"Prinsip dasar ini harus dipatuhi kalau ingin iklim demokrasi kita tetap terjaga, kondusif, dan semakin maju," jelas Herzaky Mahendra.

Herzaky Mahendra juga mengatakan bahwa penundaan pemilu akan membuat Indonesia masuk dan terperosok dalam jurang kemunduran.

"Lebih baik kita fokus jaga komitmen kepada konstitusi, amanah reformasi, dan demokrasi," kata Herzaky Mahendra.