Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Lantang Tanggapi BNPT Soal Penceramah Radikal, Begini Respons Waketum MUI Anwar Abbas

        Lantang Tanggapi BNPT Soal Penceramah Radikal, Begini Respons Waketum MUI Anwar Abbas Kredit Foto: Istimewa
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas merespons penjelasan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait ciri-ciri penceramah radikal. Anwar Abbas bahkan mengutip pernyataan ekonom Amerika Serikat Milton Friedman dalam bukunya yang berjudul Free to Choose.

        Pernyataan Milton yang dikutip oleh Anwar Abbas menyebutkan kombinasi kekuatan ekonomi dan politik yang berada di tangan yang sama akan menjadi resep seorang tirani.

        Baca Juga: UAS Masuk Daftar Penceramah Radikal, Loyalis Anies: Dia Tak Pernah Menjelekkan Pemerintah, Hanya...

        "Baca sajalah pernyataan Milton Friedman ini, akan tahu apa yang sedang terjadi di negeri ini," kata Anwar Abbas kepada JPNN.com, Senin (7/3).

        Tidak hanya itu, Buya Anwar-sapaan akrabnya-memberikan sebuah video warga yang sedang antre membeli minyak goreng sejak pukul 04.00 pagi. "Coba lihat bagaimana susahnya masyarakat, memangnya para pemimpin dan para politisi sibuk memikirkan dan mengurusi rakyatnya. Untuk apa bicara tentang terorisme di saat rakyat susah," lanjutnya.

        Sebelumnya, Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigadir Jenderal Ahmad Nurwakhid menjelaskan 5 ciri-ciri penceramah radikal. Hal ini disampaikan Ahmad Nurwakhid dalam siaran pers BNPT pada Sabtu (5/3).

        Pertama, mengajarkan ajaran yang anti-Pancasila dan proidieologi khilafah transnasional. Kedua, mengajarkan paham takfiri yang mengafirkan pihak lain yang berbeda paham maupun berbeda agama. Ketiga, menanamkan sikap anti-pemimpin atau pemerintahan yang sah dengan sikap membenci dan membangun ketidakpercayaan (distrust) masyarakat terhadap pemerintahan maupun negara melalui propaganda fitnah, adu domba, hate speech, dan sebaran hoaks.

        Selanjutnya, keempat, memiliki sikap eksklusif terhadap lingkungan maupun perubahan serta intoleransi terhadap perbedaan maupun keragaman (pluralitas). Kelima, biasanya memiliki pandangan anti-budaya ataupun anti-kearifaan lokal keagamaan.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Puri Mei Setyaningrum

        Bagikan Artikel: