Soal Kelangkaan Minyak Goreng, Puan Khawatir Bisa Timbulkan Kegaduhan

Ketua DPR Puan Maharani menyoroti masalah kelangkaan minyak goreng di pasaran usai kebijakan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) diberlakukan. Menurutnya, masalah kelangkaan minyak goreng bisa berpotensi menimbulkan persoalan ketertiban umum.

“Persoalan minyak goreng yang berkepanjangan bisa menyebabkan masalah baru yaitu kegaduhan akibat langkanya stok di pasaran. Ini harus segera diatasi karena berpengaruh terhadap ketertiban umum yang bisa berdampak luas,” kata Puan, Kamis (10/3).

Kelangkaan minyak goreng ini terjadi akhir Januari 2022. Awalnya, menjelang Tahun Baru 2022, harga minyak goreng melambung tinggi, hingga mencapai Rp 18 ribu per liter. Di akhir Januari 2022, Pemerintah menetapkan HET minyak goreng seharga Rp 14 ribu per liter. Namun, usai ada kebijakan tersebut, minyak goreng tiba-tiba menjadi langka di pasaran.

Langkanya minyak goreng membuat masyarakat, khususnya emak-emak, panik. Di berbagai ritel atau swalayan banyak terlihat emak-emak berebut ketika ada stok minyak goreng. Puan menilai, kejadian seperti ini rawan. “Bukan hanya bisa memunculkan klaster Covid-19, tapi juga masalah ketertiban umum,” ucapnya.

Kelangkaan minyak goreng pun menyebabkan berbagai masalah lainnya. Mulai dari penimbunan, penipuan dengan menjual minyak goreng dengan dicampur air, dan banyak juga oknum-oknum yang menjual minyak goreng dengan harga mahal.

“Kasus penimbunan minyak goreng ditemukan di mana-mana. Pengawasan distribusi masih belum optimal dan menyebabkan masyarakat kesulitan,” ujar Ketua DPP PDIP ini.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu pun meminta penegak hukum mengusut para oknum nakal yang memanfaatkan keadaan sehingga membuat minyak goreng semakin langka. Selain itu, Puan juga meminta Pemerintah tegas menindak pihak penjual yang menjual minyak goreng di atas HET.

“Tindak juga para spekulan yang menimbun dan mempermainkan harga minyak goreng. Pihak-pihak yang memainkan kepentingan rakyat harus mendapat ganjaran setimpal,” sebut putri bungsu Megawati Soekarnoputri ini.

Puan memastikan, DPR terus melakukan pengawasan mengenai persoalan minyak goreng yang tak kunjung usai ini. Ia kerap turun ke pasar-pasar untuk mengecek langsung stok dan harga minyak goreng.

“Banyak warga mengeluh saat bertemu saya di pasar, termasuk pedagang-pedagang kecil yang kesulitan mendapat stok minyak goreng. Padahal saat saya cek ke produsen di pabriknya, mereka menyatakan produksi jalan normal,” ungkap dia.

Untuk itu, dia meminta Pemerintah betul-betul memperhatikan masalah ini. Puan menegaskan, kelangkaan minyak goreng tidak boleh terus berlanjut. “Termasuk yang harus jadi perhatian adalah laporan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menemukan sejumlah minimarket atau swalayan yang menjual minyak goreng dengan syarat-syarat tertentu,” ucap mantan Menko PMK itu.

Syarat-syarat tertentu yang dimaksud seperti minyak goreng bisa dibeli jika pelanggan melakukan transaksi belanja dengan nominal tertentu, atau syarat minyak goreng bisa dibeli harus dengan produk lainnya.

“Tentunya praktik semacam ini tidak boleh terjadi karena semakin memberatkan masyarakat. Masalah kelangkaan minyak goreng ini sudah serius, harus segera ditemukan solusinya agar stok di pasar dan harganya kembali normal,” tutup cucu Soekarno itu.