Soal Klaim Luhut, Fadli Zon: Sebaiknya Diungkap ke Publik...

Politikus Gerindra Fadli Zon sindir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal penundaan pemilu 2024. Anak buah Prabowo itu mempertanyakan big data tentang aspirasi publik di media sosial yang diklaim Luhut setuju penundaan pemilu.

Fadli Zon berharap agar Menko Luhut mau membeberkan data yang dimiliki itu ke publik. Dengan begitu, publik bisa menganalisis keabsahan dari data yang menjadi referensi tersebut.

Baca Juga: Luhut Klaim Ada Big Data soal Dukung Pemilu Ditunda, Eh Direspons Begini Oleh Pengamat

"Sebaiknya diungkap ke publik datanya agar tak terkesan sedang menghalalkan segala cara untuk tujuan pelanggaran konstitusi," ujar Fadli Zon lewat akun Twitter pribadi, Sabtu (12/3).

Mantan Wakil Ketua DPR RI ini lantas menyindir Luhut. Katanya, Luhut paling berkepentingan dengan wacana agar bisa lebih lama menjabat sebagai menko. "Kelihatannya yang perlu ditunda atau diperpanjang adalah jabatan Menko Marves," sindir Fadli Zon.

Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemilih PDIP, Demokrat, dan Gerindra mendukung soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Luhut bicara berdasarkan big data berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial.

"Nah, itu yang rakyat ngomong," kata Luhut di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3/2022).

Menurut Luhut, big data itu menunjukkan ketidaksetujuan rakyat soal penyelenggaraan pemilu pada masa pandemi.

"Rakyat tak mau uang Rp110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu," klaim Luhut.

Dia juga menilai, aspirasi-aspirasi dari masyarakat tersebut sebagai bagian dari demokrasi. Persoalan wacana itu diwujudkan atau tidak, nantinya menjadi ranah MPR selaku pihak yang bisa mengubah atau mengamendemen UUD 1945 tentang pasal jadwal pemilu.

"Kalau rakyatnya terus berkembang bagaimana, nanti bilang DPR bagaimana, MPR bagaimana, ya kan konstitusi yang dibikin itu yang harus ditaati presiden," kata Luhut.