Sri Mulyani Jawab Soal Cibiran Tukang Ngutang

Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI) angkat suara mengenai tudingan tukang ngutang yang dilontarkan kepadanya. Sri Mulyani menegaskan bahwa hal-hal yang dilakukannya tersebut demi melindungi masyarakat, ekonomi, dan sosial di tengah penerimaan negara yang mengalami drop karena terdampak pandemi Covid-19.

"Sebagai bendahara negara tentu kita dihadapkan kepada sebuah pilihan, kalau penerimaan kita turun sementara rakyat dalam suasana ancaman. Seperti ancaman kesehatan, ancaman PHK, ancaman sosial, ekonominya akan ambruk, bahkan sektor keuangan bisa mengalami krisis kalau ini tidak diberhentikan," ujar Sri Mulyani dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2022, Selasa (22/3/2022).

Baca Juga: Dampak Perang Rusia-Ukraina, Sri Mulyani Sebut Indonesia Perlu Percepat Pemulihan Ekonomi

Pada saat dunia dihadapkan dengan tekanan yang sangat besar seperti halnya pandemi ini, banyak negara yang penerimaannya juga mengalami drop, termasuk Indonesia yang kala itu penerimaannya drop mencapai 18 persen. Namun, untuk mencapai kepada tujuan negara sesuai Undang-Undang, mencapai masyarakat adil makmur, aman, dan juga menjadi negara yang makin maju. Uang negara sebagai alat atau instrumen itu sendiri harus digunakan untuk mencapai ke tujuan negara.

"Walaupun instrumen APBN mengalami ancaman dia harus tetap hadir untuk bisa menyetop ancaman-ancaman yang terjadi. Kalau tidak itu akan menjadi domino, akan ambruk semuanya," imbuhnya.

Sri Mulyani juga mengatakan, walaupun sedang terjadi defisit, situasi dan kondisi yang masih mendesak untuk berhutang itu akan tetap dilakukan demi menyelamatkan masyarakat, ekonomi, dan sosial. 

"Makanya kita bisa mengatakan, defisit kita bisa di atas 3 persen, tadinya tidak boleh di atas 3 persen, dan ini masih di bawah 60 persen total dari hutang negara yang diperbolehkan UU keuangan negara," ujarnya.

Dalam rangka untuk melindungi rakyat Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan anggaran di atas Rp220 triliun. Hal itu digunakan untuk meng-upgrade rumah sakit, dimulai dari PCR, alat pelindung diri, sampai dengan penambahan ventilator, serta pembuatan tempat isolasi.

Tidak hanya itu, untuk masyarakat yang terserang virus Covid-19 yang masuk rumah sakit dibayarkan oleh pemerintah. Pemerintah juga gencar untuk memeratakan vaksin keseluruh rakyat Indonesia.

"Rasanya sekarang masyarakat sudah lupa, padahal waktu itu kita menghitung berapa bed yang dibutuhkan," ujar Sri Mulyani.

Hal yang telah disebutkan di atas merupakan instrumen APBN untuk menyelamatkan nyawa rakyat.