PKB Ingin Kadernya Tak Diganggu Isu Reshuffle Jokowi, Zulhas: Gak Usah Ngatur-ngatur!

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar yang meminta untuk tak mengganggu jatah kursi partainya di Kabinet Indonesia Maju. Menurutnya, perombakan atau reshuffle merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo.

"Jadi soal reshuffle ini kan sepenuhnya hak prerogatif presiden," singkat Zulhas di Novotel Hotel, Jakarta, Ahad (27/3/2022).

Baca Juga: Jokowi Murka Malah Dikasih Tepuk Tangan, Fahri Hamzah: Emangnya Presiden Lagi Stand Up Comedy?

Zulhas melanjutkan, ia dan PAN tidak dalam kapasitas untuk menentukan jumlah atau posisi menteri yang akan didapatkan oleh partai. Sekali lagi ditegaskannya, reshuffle Kabinet Indonesia Maju merupakan kewenangan Jokowi sebagai presiden.

"Saya kan mantan ketua MPR, sekarang Wakil Ketua MPR, tidak usah juga ngatur-ngatur," ujar Zulhas.

Sebelumnya, Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar tak mempermasalahkan jika Partai Amanat Nasional (PAN) mendapatkan kursi di Kabinet Indonesia Maju. Asalkan, partai berlambang matahari itu tak mengganggu PKB.

"Silakan, asal tidak ganggu PKB. Kalau ganggu PKB, bisa (seperti) Ukraina lawan Rusia nanti," Muhaimin sebelum ia meninggalkan Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/3/2022).

Ia juga mengungkapkan, ia sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Bali. Dari pertemuan tersebut, tak ada pembicaraan ihwal perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. "Saya juga heran banyak yang tanya reshuffle, kelihatannya belum ada tanda-tanda. Saya ketemu beliau di Bali juga, tidak ada cerita reshuffle," ujar Muhaimin.

Kendati demikian, ia menilai Jokowi tentu melakukan evaluasi terhadap menteri-menteri yang ada di kabinetnya. Namun, evaluasi tersebut bukan berarti mantan Gubernur DKI Jakarta akan melakukan reshuffle kabinetnya.

Baca Juga: Sebut TNI Tidak Serius Tangani KKB, Wasekjen PA 212: Beraninya Sama Orang Tak Bersenjata

"Setiap saat saya kira harus ada evaluasi, terutama menghadapi ancaman perang dan juga pemulihan pasca pandemi. Saya kira semua kementerian (dievaluasi)," ujar Muhaimin.