Duh! Investor IKN Mundur Satu-satu, Orang PKS Bongkar Penyebabnya, Ternyata Gegara...

Hingga kini investor proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belum jelas. Bahkan sejumlah investor menyatakan mengundurkan diri.

Politisi PKS Mardani Ali Sera menyebut jika proyek IKN sudah bermasalah sehingga investor takut menanamkan modalnya.

Baca Juga: Jenderal Top Gugat IKN, Rocky Gerung Beri Pesan Menohok! Bongkar Bukti Kebohongan Anggaran

“Ini jadi indikasi tidak mudah meyakinkan investor untuk proyek besar yg tidak punya sentimen ekonomi,” katanya.

Apalagi kata dia di proyek tersebut tidak jelas sentimen ekonominya.

“Pemerintah perlu berhitung beban ekonomi jika memaksakan pembangunan masif, terlebih proyek ini sudah berpotensi bermasalah sejak awal,” lanjutnya.

Menurut Mardani, seharusnya pemerintah lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas dibandingkan proyek IKN ini.

“Kejadian ini jadi peringatan untuk pemerintah, agar mengutamakan rakyat ketimbang proyek mercusuarnya. Jelas ada berbagai faktor yg menjadi perhatian pemodal sblm menanamkan modalnya dalam proyek infrastruktur di Indonesia,” ungkapnya.

Mardani menyebut proyek IKN banyak melanggar regulasi. Infrastruktur dasar hingga permintaan masyarakat dianggap belum terpenuhi.

“Seperti kepastian regulasi, adanya infrastuktur dasar, dukungan Pemda hingga permintaan masyarakat. Sudah terpenuhi kah IKN ini?,” tanyanya.

Apalagi saat ini wacana perpanjangan masa jabatan presiden sedang berhembus kencang. Hal ini kata dia membuat investor untuk menunggu sebelum menentukan sikap.

Sebab jika salah langka, proyek ini bisa saja mangkrak dan tidak dilanjutkan lagi.

“Belum lg risiko politik dari proyek pembangunan IKN seperti belakangan ada kegaduhan mengenai perpanjangan masa jabatan presiden. Hal tsb bisa membuat investor memilih wait and see krn dinamika politik dapat membuat proyek terhenti di tengah jalan,” ujarnya.

Diketahui dua konsorsium yang menjadi investor pembangunan megaproyek Ibu Kota Negara Nusantara dikabarkan menyusul SoftBank yang batal membenamkan dananya untuk mengembangkan pusat pemerintahan baru di Pulau Kalimantan tersebut.