Panja Vaksin Ungkap Masyarakat di Daerah Belum Mau Divaksin Booster Karena...

Anggota Komisi IX DPR-RI dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati, dalam Rapat Dengar Pendapat antara Panitia Kerja Pengawasan Vaksin dengan Kemenkes dan Kemenlu, Rabu (30/3), mengatakan masyarakat terutama di daerah masih belum mau divaksin booster sampai disediakannya vaksin halal.

"Masyarakat di kampung-kampung masih nungguin disediakannya vaksin halal, baru mau mereka divaksin, khususnya vaksin yang booster," katanya.

Baca Juga: RUU TPKS Terus Digodok Pemerintah dan DPR Demi Berkeadilan pada Korban Kekerasan Seksual

Lanjutnya, ia mengatakan bagaimana program vaksinasi booster dapat berjalan, sedangkan mereka tidak mau divaksin kecuali sudah ada vaksin halalnya.

Karena itu, pihaknya menyarankan agar Pemerintah Indonesia dapat bekerja dengan negara lain terkait standarisasi halal. 

Baca Juga: Apakah Vaksinasi Dapat Membatalkan Puasa? Berikut Penjelasan MUI

"Sebagai contoh Pfizer di Arab Saudi halal, tapi di Indonesia belum. Bagaimana dimungkinkan adanya kerjasama, supaya vaksin yang masuk di Indonesia ini halal. MUI tidak bisa diabaikan begitu saja, terutama untuk mengawal dan memastikan kehalalan vaksin," kata dia.

Selain itu kata Kurniasih, keharusan vaksin booster sebagai syarat mudik sangatlah tidak adil. Karena banyak kegiatan hajatan ramai-ramai justru tidak digunakan persyaratan. Sebagai contoh gelaran MotoGP Mandalika pekan lalu.

"Kasian sudah 2 tahun mereka dilarang mudik. Sebaiknya masyarakat tidak dipersulit mudik. Kebijakan ini juga tidak adil bagi masyarakat yang baru mendapat dosis kedua," ucapnya.