Bergidik! Mahasiswa Beri Waktu 2 Hari ke Jokowi, Jika Tak Dilaksanakan Ancam Reformasi Jilid II

Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia mengultimatum Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan pernyataan resmi dan tegas menolak wacana penundaan pemilu 2024.

Hal itu mereka sampaikan saat menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Harmoni atau di sekitar belakang Istana Negara, Jakarta Pusat pada Jumat (1/4/2022).

Baca Juga: Dibandingkan Era Soeharto, Wacana Jokowi 3 Periode Lebih Buruk dari Orde Baru, Makjleb Banget!

“Melihat polemik wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden kami menuntut presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan secara resmi ‘menolak Penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden,” teriak orator dari mobil komando.

Bahkan mereka memberikan tenggat waktu kepada Jokowi untuk mengeluarkan pernyataan tegasnya.

Jika dalam dua hari Kepala Negara tak juga bersuara, mereka mengancam akan melakukan unjuk rasa yang lebih besar lagi di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan mereka menyebut bukan tidak mungkin reformasi jilid II akan terjadi.

“Selambat-lambatnya dua hari setelah dilaksanakan aksi tertanggal 1 April 2022. Apabila Presiden tidak membuat pernyataan tersebut kami Aliansi Mahasiswa Indonesia akan mengecam dan akan aksi jauh lebih besar dari hari ini dan akan berlangsung serentak di seluruh Indonesia,” tegas Orator.

Terpisah, Juru Bicara Blok Politik Pelajar (BPP), Delpedro Marhaen yang juga menjadi orator dalam aksi tersebut menilai, Jokowi belum tegas menolak penundaan pemilu.

“Kami katakan kalau dia (Jokowi) menolak, katakan dengan tegas bahwa dia menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dan segera menertibkan pola komunikasi kabinetnya,” tegas Pedro.

Menurutnya, meski Jokowi sudah mengeluarkan pernyataan penolakan penundaan pemilu lewat akun media sosialnya, hal itu masih bertolak belakang dengan pergerakan yang dilakukan sejumlah menterinya.

Pedro lantas menyebut nama Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menurutnya aktif mengkomunikasikan wacana penundaan pemilu.

“Karena yang kita lihat kemarin bilangnya tidak ingin, tapi yang terlihat adalah bagaimana? Mengorganisir atau menduga ada upaya mengendalikan asosiasi pemerintah desa itu. Di media Luhut Binsar Pandjaitan (disebut dibaliknya) di baliknya. Di mana luhut adalah dewan penasihatnya,” ujar Pedro.

“Dan juga Bahlil mengatakan bahwa penundaan pemilu baik untuk stabilitas ekonomi dan politik bagi perusahaan. Jadikan artinya belum clear, belum selesai. Di antara kabinet nya sendiri pun belum satu komunikas,i jadi kami indikasikan itu belum sikap penolakan. Itu hanya bahasa politis dari Presiden Jokowi,” sambungnya