Jokowi Sudah Tegas ke Menteri Larang Bahas Presiden Tiga Periode, Demokrat: Lip Service Belaka

Partai Demokrat angkat bicara terkait sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang menterinya berbicara penundaan pemilu dan masa jabatan presiden tiga periode.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra lantas membandingkan sikap Presiden Jokowi dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia menyebutkan Presiden menegur para pembantunya itu hal biasa sebenarnya.

Baca Juga: Nilai Jokowi Sedang Cuci Tangan, Demokrat: Kalau Cuma Semprot Sana-sini, Buat Apa?

"Bapak SBY sering melakukannya juga, tetapi perbedaannya adalah Bapak SBY melakukannya di rapat internal dan hanya untuk konsumsi internal," kata Herzaky dalam keterangannya, Kamis (7/4/2022).

Dia menegaskan SBY tidak mengekspos kemarahannya ke publik dan menyalahkan para pembantunya di depan publik. Herzaky juga menyebutkan Presiden Jokowi bisa mencontoh kepada SBY.

"Karena tidak etis sebenarnya mengekspos kemarahan terhadap para pembantunya di depan publik," lanjutnya.

Baca Juga: Tolak Penundaan Pemilu dan Tiga Periode Itu Lewat Aksi Nyata, Mohon Diingat Betul Pak Jokowi!

Alumnus Universitas Indonesia (UI) itu juga menyebutkan reshuffle adalah sepenuhnya hak prerogatif Presiden, tetapi keluh kesah, teguran, kegeraman tanpa sanksi yang nyata bisa dinilai buruk oleh masyarakat.

"Tanpa ada tindakan atau sanksi nyata ke menteri terkait, seperti reshuffle misalnya, bisa membuat publik menilai apa yang dilakukan Presiden Jokowi hanya untuk cari simpati publik, seakan-akan sudah bekerja, padahal lip service belaka," pungkas Herzaky.