Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        PDIP Nilai Erick Thohir Masih Beretika, Justru Anies Baswedan yang Bermasalah

        PDIP Nilai Erick Thohir Masih Beretika, Justru Anies Baswedan yang Bermasalah Kredit Foto: Kementerian BUMN
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus menilai, penampilan Menteri BUMN Erick Thohir di mesin ATM lebih berkelas dibanding apa yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

        Politikus PDI Perjuangan itu menganggap penampilan Erick masih dalam batas kewajaran sehingga tidak perlu dijadikan polemik berkepanjangan.

        Baca Juga: Elite PDIP Sebut Orang Dekat Jokowi Ini Cocok Gantikan Anies Baswedan

        "Menurut saya masih dalam batas kewajaran dan etika," kata Deddy dalam keterangannya, Rabu (18/5).

        Pria asal Pematangsiantar itu mengatakan, penampilan Erick bisa disalahkan apabila yang bersangkutan menunjukkan nuansa kampanye Pilpres. Dia menyinggung hal itu mengingat Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI terkesan berkampanye dalam program mudik.

        "Itu baru bisa disebut tidak etis bahkan cenderung manipulasi," ujarnya.

        Menurutnya, kalau sekadar tampilan gambar pribadi, semua kementerian menaruh foto para menterinya dalam semua materi, wahana, maupun media komunikasi publiknya. Hal yang sama juga dilakukan oleh kepala daerah.

        "Sepanjang tidak ada aturan atau kepatutan yang dilanggar, harusnya bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan," ungkap dia.

        Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara itu juga menyadari kehadiran Erick Thohir yang intens di ruang publik, termasuk media sosial, menuai pro dan kontra. Juga menjadi wajar ketika semua aktivitas itu dikait-kaitkan dengan isu pencalonan Pilpres.

        "Sah-sah saja orang berargumentasi, tetapi fundamentalnya adalah apakah ada hukum dan kepatutan yang dilanggar? Itu yang seharusnya jadi perdebatan," ujar Deddy.

        Menurutnya, Erick punya hak politik. Erick memang menduduki jabatan politis sebagai menteri sehingga wajar mendapatkan keuntungan. "Semua terpulang kepada aturan yang ada, sikap presiden, dan apakah sang menteri bisa fokus dalam menjalankan tugas pokoknya," lanjut Deddy.

        Deddy menerangkan, sepanjang Erick bertanggung jawab melaksanakan tugasnya sebagai menteri, maka hal itu wajar saja.

        "Promosi dan aktivitas publik serta media sosial itu tentu akan memberikan manfaat. Namun, bila publik menganggap gagal, aktivitas dan upaya promosi itu justru akan menimbulkan antipati dan respons negatif publik," tandasnya.

        Soal kinerja, Deddy menilai Erick Thohir memiliki rekam jejak yang cukup baik, terutama jika dilihat dari beberapa terobosan, seperti merger usaha mikro yang banyak membantu masyarakat bawah.

        "Kami lihat BUMN juga berkinerja baik dalam penanganan pandemi, pemulihan ekonomi nasional, serta transformasi bisnis beberapa BUMN dan penanganan BUMN bermasalah. Erick Thohir, selain memiliki leadership yang kuat, juga punya dream team yang kuat dalam sosok dua wakil menteri yang mumpuni," tambah Deddy.

        Meski demikian, Deddy juga menilai Erick punya banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di BUMN. Misalnya, bagaimana menyelesaikan masalah Garuda Indonesia secara tuntas, penyehatan BUMN Karya, dan memacu kinerja holding pangan.

        "Yang paling penting serta ditunggu oleh publik adalah langkah-langkah konkret transformasi BUMN untuk dapat rebound pascapandemi Covid-19," pungkas Deddy.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Puri Mei Setyaningrum

        Bagikan Artikel: