Dorong Peningkatan Harga TBS Petani, Ini Strategi yang Disiapkan Menko Luhut

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengungkapkan bahwa Pemerintah Indonesia memutuskan mengambil langkah strategis demi melakukan percepatan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan pengendalian minyak goreng.

Langkah ini ditempuh melalui berbagai kebijakan, di antaranya menaikkan rasio pengali dalam masa transisi yang semula tiga kali menjadi lima kali. Selain itu, pemerintah juga mengizinkan mekanisme pemindahtanganan hak ekspor yang berkontribusi dalam program SIMIRAH dapat dipindahtangankan satu kali ke perusahaan lainnya.

Baca Juga: Kontribusi Sawit dalam Menyelesaikan Masalah Global Warming, Kok Bisa?

"Yang tidak kalah penting ialah pemerintah akan melakukan mekanisme flush out atau program percepatan penyaluran ekspor di mana pemerintah akan memberikan kesempatan kepada eksportir CPO yang tidak tergabung dalam program SIMIRAH untuk dapat melakukan ekspor, tetapi dengan syarat membayar biaya tambahan sebesar US$200 per ton kepada pemerintah. Biaya ini di luar pungutan ekspor dan bea keluar yang berlaku," kata Luhut, dilansir dari laman resmi Kemenko Kemaritiman dan Investasi pada Senin (13/6).

Dengan mekanisme flush out ini, pemerintah memiliki target minimal satu juta ton CPO yang dapat diekspor dalam waktu dekat. Hal ini diharapkan akan mendorong percepatan pengosongan tangki-tangki yang selama ini penuh sehingga permintaan akan tandan buah segar (TBS) sawit petani akan kembali meningkat dan tentunya diiringi peningkatan harga TBS.

"Seperti yang juga saya sampaikan pada kesempatan yang lalu, pemerintah sepakat bahwa persoalan pengawasan dan distribusi adalah masalah utama dari semua masalah yang ada ini. Untuk itu, penanganan hilir yang mengandalkan kombinasi sistem teknologi informasi atau IT dan pengawasan ketat di lapangan penting untuk harus segera dilaksanakan," ujarnya.

Lebih lanjut, Luhut menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mengintegrasikan sistem SIMIRAH yang dikembangkan oleh Kemenperin bersama K/L lain sebagai hub dari tata kelola sawit yang terintegrasi dari hulu hingga hilir yang akan dibenahi ke depannya.

"Hal ini dilakukan untuk menjamin proses dari hulu hingga hilir nanti dapat berjalan dengan baik dan tentunya tepat sasaran. Presiden memerintahkan kami untuk betul-betul memperhatikan tadi supply kepada domestik harus betul-betul dilakukan," ungkapnya.