Gak Terima Atasannya Disebut Pembohong, Anak Buah Anies Baswedan Semprot Yusuf Dumdum: Kok Nggak Malu Ya?
Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta, Tatak Ujiyanti, geram dengan pegiat media sosial Yusuf Dumdum yang menyebut Anies Baswedan sebagai Gubernur pembohong.
Yusuf Dumdum sebut Anies Baswedan pembohong perihal penghentian kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang gratiskan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk rumah yag memiliki nilai jual objek pajak (NJOP) kurang dari Rp2 miliar.
Baca Juga: Pengamat Sebut Koalisi Cak Imin dan Anies Baswedan Terobosan Baru, Begini Alasannya!
Tatak Ujiyanti mengatakan jika Yusuf Dumdum telah keliru dengan menuduh Anies Baswedan telah hentikan kebijakan bebas PBB rumah tinggal NJOP. Nyatanya, Anies tidak pernah menghentikan kebijakan tersebut. Pernyataan Tatak Ujiyati terhadap Yusuf Dumdum diketahui melalui akun Twitter pribadinya bernama @tatakujiyati.
"Mas Yusuf Dumdum kok nggak malu ya? Dia yang ngibul tapi nuduh orang lain ngibul. Pertama, dia bilang Anies setop kebijakan PBB rumah tinggal NJOP di bawah Rp 1 M. Ini ngibul. Anies tak pernah menghentikanya," ucap Tatak Ujiyanti.
Tatak mempertegas mengenai kabar Anies menyetop PBB di bawah Rp1 miliar tersebut merupakan berita bohong. Ia mengatakan jika PBB tahun 2019 tersebut Anies akan diperluas dan gratis. "Berita bahwa 2019 Anies setop PBB di bawah Rp 1 M itu hoax. Bukanya dihapus tahun 2019 PBB gratis justru diperluas. kini 2022 ditambah lagi bukan hanya yang di bawah Rp 1 M tapi di bawah Rp 2 M," Tegas Tatak.
Tatak pun memberikan bukti melalui perintah Gubernur (Pergub) no 38 tahun 2019 mempersoalkan batas waktu. "Kenyataanya di Pergub 38 tahun 2020 PBB rumah tinggal NJOP. di bawah Rp 1 M tetap dibebaskan," tuturnya.
Kemudian, Tatak menunjukkan bukti wajib pajak mengenai surat pemberitahuan Pajak PBB tahun 2020 nol rupiah.
"Kedua, Yusuf Dumdum bilang Ahok menggratiskan PBB rumah tinggal NJOP di bawah Rp 2 Miliar. Ngibul. Kenyataan bukan Rp 2 M tapi Rp 1 M, Cek Pergub 259 tahun 2015. Silahkan cek sendiri dokumen pergubnya di laman djih," tutupnya.
Sebelumnya, Yusuf Dumdum mengatakan jika kebijakan gratiskan PBB untuk NJOP kurang dari Rp 2 miliar dibuat oleh Basuki Tjahja Purnama atau Ahok. Yusuf meneruskan jika Anies telah menhentikan kebijakan tersebut pada tahun 2019, tetapi tahun 2022 kembali diaktifkan di akhir masa jabatanya.
"Sudah dibilang, Anies adalah gubernur paling ngibul alias pembohong. Dikira netizen +62 gampang dkibuli kayak buzzer Balai Kota? Kalau mereka kan dibayar semua. Dan bayarannya gak sedikit. Satu buzzer bisa puluhan juta bayarannya. Betul gak @tatakujiyati," tulis Yusuf Dumdum melalu Twitter-nya, dikutip Senin (13/6/2022).
Yusuf Dumdum juga menyertakan video perdebatan Ahok dan Anies sewaktu Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Salah satu pernyataan Ahok menyebut bahwa dirinya tidak suka membohongi orang untuk Pilkada. Anies saat itu lalu meminta Ahok agar tidak emosional dan tidak menyerang pribadi.
"Melihat realita saat ini, siapa yang ucapannya terbukti bohong? Jawabannya sudah tentu gubernur seiman. Jujur saja saya sebagai muslim malu melihat fakta ini. Masa yang dikatain kapir jauh lebih jujur ketimbang yang ngaku seiman? Terus iman seperti apa yg dimaksud?" tulis Yusuf Dumdum.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Puri Mei Setyaningrum