Menkeu: Perempuan Adalah Agen Kunci yang Penting dalam Perekonomian

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan produk domestik bruto (PDB) secara global akan turun USD1 triliun apabila dampak negatif yang diterima oleh perempuan dari pandemi tidak segera diatasi.

Hal ini dikemukakan saat Sri Mulyani memberikan pidato kunci pada Seminar Forum B20 yang bertajuk "Accelerating the Inclusion of Women MSMEs in the Global Economy", Jumat (17/6/2022) kemarin, di Jakarta.

Baca Juga: Menkeu: Penyusunan APBD Tahun 2023 Diharapkan Dapat Sejalan dan Selaras

Seperti yang telah diketahui, pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif yang luar biasa bagi seluruh kalangan masyarakat. Namun secara nyata, pandemi ini memberikan implikasi yang lebih besar bagi perempuan.

"Tetapi jika ada tindakan diambil untuk mencapai peningkatan kesetaraan gender pada tahun 2030, termasuk dengan berinvestasi di bidang pendidikan, keluarga berencana, kesehatan ibu, inklusi digital dan keuangan, dan juga dengan memperbaiki beban pekerjaan perempuan yang tidak dibayar terkait untuk perawatan anak dan orang tua, maka PDB secara global akan dapat meningkat secara signifikan sebesar USD13 triliun," ujar Sri Mulyani, mengutip dari siaran resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Senin (20/6/2022).

Baca Juga: BAKN DPR Gelar Konsultasi dengan Kemenkeu Terkait Cukai Tembakau

Ia melihat Indonesia dalam satu dekade terakhir telah membuat suatu kemajuan besar dalam kesetaraan gender. Salah satunya terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada jumlah perempuan dalam ketenagakerjaan. Menkeu menyebut hal ini penting untuk memberikan berkontribusi dalam pembangunan kesetaraan gender.

"Saat ini perempuan sekitar 53,3 persen dari angkatan kerja Indonesia, lebih besar dari laki-laki. Menurut statistik Indonesia pada tahun 2020, ini sebenarnya cukup signifikan. Namun 62 persen perempuan bekerja di sektor informal," lanjutnya.

Menurut World Bank Global Findex Database, masih terdapat kesenjangan gender dalam hal inklusi keuangan di mana perempuan memiliki porsi yang lebih rendah dari laki-laki sebesar 7 persen. Berdasarkan laporan tersebut, indeks inklusi keuangan Indonesia secara nasional baru ada di sekitar 49 persen. Menkeu menyebut indeks ini masih terbilang cukup rendah.

Pada tahun 2021, Dewan Nasional Keuangan Inklusif Indonesia juga melakukan survei yang menunjukkan bahwa kepemilikan akun bank wanita meningkat menjadi 62 persen, level yang sama dengan kepemilikan akun pria. Namun, meskipun inklusi keuangan perempuan hampir sama atau bahkan lebih tinggi dari laki-laki, Menkeu menilai bahwa inklusi keuangan perempuan Indonesia relatif masih berada di level yang rendah.

Baca Juga: Suku Bunga The Fed Naik, Sri Mulyani: Kita Perlu Hati-hati

"Pemerintah menyadari bahwa diperlukan tindakan untuk meningkatkan kesetaraan perempuan, terutama dalam inklusi keuangan. Oleh karena itu, kami menempatkan kesetaraan keuangan yang sangat penting. Tidak hanya untuk peluang ekonomi, tetapi ini juga berimplikasi pada upaya pengurangan kemiskinan," ujar Menkeu. 

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan inklusi keuangan digital, khususnya bagi perempuan, memberikan jalan yang sangat kredibel untuk keluar dari kemiskinan, dan juga sebagai langkah penting bagi Indonesia dan melaksanakan agenda pembangunan nasional.

Baca Juga: Bantu Pecahkan Masalah Ekonomi, Sri Mulyani Berharap Para Ahli Ekonomi Syariah Lakukan Ini

"Apalagi yang sekarang ingin dicapai oleh Presiden Joko Widodo yaitu pengentasan kemiskinan absolut di Indonesia pada tahun 2024. Dalam konteks ini, perempuan memiliki peran yang sangat penting," tegas Menkeu.

Menkeu melihat bahwa perempuan adalah agen kunci yang penting pada perekonomian. Menkeu menegaskan bahwa Pemerintah akan terus memberikan perhatian serta program-program yang dapat membantu perempuan, khususnya sektor UMKM, yang dapat memberikan kesempatan perempuan untuk maju.