Waduh Waduh, Anies Baswedan Disebut Bikin Susah Warga

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mempertanyakan tujuan Gubernur Anies Baswedan mengganti 22 nama jalan jadi tokoh Betawi karena membuat susah warga.

Kenneth mengatakan perubahan nama jalan tersebut otomatis akan berdampak pada perubahan data administrasi warga setempat, khususnya alamat yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kebijakan ini dinilai tidak mendesak untuk dilakukan dan malah hanya akan menambah beban warga untuk melakukan pengurusan dokumen.

Baca Juga: Elektabilitas Anies Tinggi, Refly Harun Langsung Bilang Begini

"Perubahan nama jalan akan berdampak sistemik, semua data administrasi warga akan berubah semua dan itu akan membuat masyarakat kesulitan. Kemudian menurut saya juga tidak ada urgensinya, untuk apa? Justru saya khawatir ke depannya akan menimbulkan banyak masalah," ujar Kenneth kepada wartawan, Senin (27/6/2022).

Seharusnya, kata Kenneth, Anies harusny melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat yang terdampak langsung akan perubahan nama jalan tersebut.

"Kasihan bagi warga tidak paham konsekuensi ke depannya, harus di jelaskan secara transparan bahwa nantinya akan merubah data penduduk, maupun unit usaha disekitar jalan," jelasnya

Mereka pasti juga harus merubah sertifikat rumah data alamat dan IMB, Kartu Keluarga, dan KTP, BPKB dan STNK juga harus menyesuaikan," katanya menambahkan.

Ia pun meminta Pemprov DKI Jakarta bertanggung jawab terkait pembiayaan administrasi masyarakat yang datanya berubah. Segala biaya untuk mengurus penggantian dokumen harus digratiskan.

"Permasalahannya yang saya khawatirkan cuma satu, uang untuk menanggung biaya tersebut mau di ambil dari mana? Kalau mau dibebankan lewat APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi DKI Jakarta, saya rasa tidak mungkin. Saya yakin bahwa Anggota DPRD tidak akan setuju, termasuk saya. Apalagi dalam pasca pandemi Covid-19," ucapnya.

Kenneth mengakui, memang perubahan nama jalan ini tentunya sangat memberikan kabar gembira kepada warga Betawi. Namun, Pemprov DKI juga harus berpikir terbuka terkait perubahan tersebut, jangan malah terkesan tidak terbuka kepada warga sekitar terkait dampak negatif dan positifnya.

"Meskipun sudah ada statement Dinas Dukcapil untuk menggratiskan semua biaya penggantian data KTP dan Kartu Keluarga, masyarakat pasti akan kerepotan bolak balik ke Dukcapil untuk mengurus berkas tersebut dan pasti akan jadi beban tersendiri buat mereka," pungkasnya.

Perubahan nama 22 jalan di Jakarta menjadi nama tokoh Betawi menuai polemik. Kebijakan ini dinilai menyulitkan karena terjadi perbedaan dokumen warga khususnya dalam penulisan domisili atau alamat.

Menanggapi kondisi ini, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan akan mengambil tindakan. Pihaknya akan melakukan jemput bola untuk kepengurusan dokumen warga.

Layanan ini akan dibuka mulai pekan depan di loket-loket layanan Dukcapil di Kelurahan.

"Kami akan lakukan layanan jemput bola juga. Kami lakukan pelayanan di RW yang terdampak. Membuka pelayanan di pos RW," ujar Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (23/6/2022).

Baca Juga: Surya Paloh Telah Ambil Langkah Berani, Patut Diberikan Pujian

Beriringan dengan layanan jemput bola itu, program lainnya seperti layanan kampung sadar adminduk, layanan secara mobile, dan layanan jemput bola tetap berjalan sesuai jadwal.

"Harapannya momentum ini dapat dimanfaatkan masyarakat tidak hanya perubahan alamat saja," kata Budi.

"Namun lebih dari itu, masyarakat bisa mengupdate biodata terbarunya seperti, status, golongan darah, dan gelar yang mungkin ingin dicantumkan oleh masyarakat," tambahnya menjelaskan.

Selain itu, Budi juga menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menginventarisir pendataan dan kebutuhan blangko.

"Ditjen Dukcapil Kemendagri mengapresiasi serta mendukung program dari Pemprov DKI Jakarta pada perubahan nama jalan yang berasal dari tokoh lokal di Jakarta," ucapnya.

Budi juga meminta jajarannya untuk sigap dan cepat dalam melayani masyarakat mengganti perubahan data di kolom alamat pada KTP, KIA, dan KK.

"Kami sudah berkomitmen bahwa Dukcapil DKI gratis dan siap melayani hingga tuntas," pungkasnya.

Bila ada oknum petugas yang meminta iuran atau melakukan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan dokumen ini, Budi meminta masyarakat segera melaporkannya.

"Kami tidak akan segan memberikan tindakan tegas bagi petugas yang masih memakai cara lama seperti itu," tuturnya.

"Hal ini bagian dari komitmen kami kepada masyarakat dalam memberikan layanan yang cepat, akurat dan tuntas," tambahnya.