Perizinan Mineral dan Batu Bara Perlu Disempurnakan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggelar rapat kerja guna menyinkronkan program kerja kedua kementerian serta menyelesaikan isu-isu terkait perizinan.

"Rapat kerja dengan Kementerian Investasi/BKPM tadi selain membicarakan terkait proses-proses perizinan yang sudah dicabut serta tindak lanjutnya, juga membicarakan mekanisme kerja antara Kementerian Investasi/BKPM dan Kementerian ESDM. Banyak masukan positif dari Kementerian Investasi untuk ditindaklanjuti ke depan," ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (5/7/2022).

Arifin mengatakan, kedua kementerian pada dasarnya saling bertautan, karena itu program kerja perlu disinkronkan agar menjadi lebih sempurna dan meningkatkan investasi.

Baca Juga: Dukung Proses Hilirisasi Mineral, ZINC Terus Gencarkan Produksi Smelter Timbal Pertama di Indonesia

"Kami menyinkronkan program Kementerian ESDM dengan Kementerian Investasi/BKPM agar menjadi lebih sempurna, sehingga akan mempermudah alur masuknya investasi ke dalam negeri, termasuk sistem-sistem yang ada di kami, khususnya di Kementerian ESDM," ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Arifin menyebut beberapa hal yang disoroti, salah satunya mengenai peralihan wewenang pemberian izin yang diakui Arifin perlu dukungan sistem dan tenaga yang memadai.

"Proses transisi kepindahan kewenangan dari daerah ke pusat memang harus banyak penyempurnaan juga, tiba-tiba ada load pekerjaan yang demikian besar, karena itu memang kami harus mempersiapkan sistem dan tenaga pendukungnya," ungkapnya.

Sementara, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi tidak bisa dipisahkan, terutama dalam hal pemberian perizinan.

"Kementerian ESDM dengan Kementerian Investasi sebenarnya seperti mata uang, sebelas dua belas, tidak bisa dipisahkan terutama dalam proses perizinan di mineral dan batu bara, jadi kami melakukan sinkronisasi terkait dengan pencabutan izin, penataan SOP sampai dengan percepatan dan transparansi," ujar Bahlil.

Bahlil mengatakan, rapat kali ini juga merupakan upaya kedua kementerian untuk mempercepat pemberian perizinan.

"Apa yang tadi disampaikan Menteri ESDM itu sudah betul, kami sifatnya adalah mempercepat, kami percepat pemberian perizinan, bagaimana kami melaksanakan perizinan dengan transparan. Kami berupaya supaya tidak ada pandangan yang berbeda. Saya dengan Pak Menteri ESDM komunikasi terus, karena itu di tingkat bawahnya juga perlu ditingkatkan antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Investasi, supaya apa yang di atas dengan yang di bawah sama. A di atas, A juga di bawah, kira-kira begitu," tutupnya.