PKS Gugat Presidential Threshold, Gerindra Langsung Mewanti-Wanti, MK Selama Ini...

PKS tengah melayangkan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Pemilu soal ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau Presidential Threshold (PT) 20 persen. Partai Gerindra pun hormati apa yang dilakukan oleh PKS 

Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Habiburokhman, mengatakan bahwa langkah hukum ke MK merupakan hak setiap warga negara. Tapi, Habiburokhman mengingatkan MK selalu menolak gugatan yang dilayangkan anggota DPR atau partai politik yang berada di Parlemen.

Baca Juga: Izin ACT Dicabut, Fadli Zon Langsung Gak Setuju: Jangan Otoriter Main Cabut Izin!

"Ya silahkan saja ya itu hak semua warga negara untuk melakukan uji materi ke MK mengacu pada preseden, yurisprudensi perkara di MK selama ini selalu menolak gugatan dari anggota DPR atau partai politik yang ada di parlemen," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/7/2022).

"Logikanya apa, karena mereka terlibat dalam pembahasan undang-undang terkait dan memiliki kewenangan terkait di DPR," sambungnya.

Kendati begitu, Habibur menyerahkan keputusan terkait perkara yang diajukan PKS kepada MK. Ia hanya mengingatkan PKS lantaran dirinya paham hukum.

"Silahkan majelis hakim menilai dan kami menghormati langkah mereka melakukan uji materi tersebut kebetulan saya lawyer dan saya paham sekali di MK biasanya gugatan seperti itu dipersoalkan legal standingnya biasanya seperti itu," tuturnya.

Saat disinggung sikap Gerindra sendiri terkait dengan PT 20 persen, Habibur menyampaikan, tak terlalu mempermasalahkan. Pasalnya Gerindra, berapa nilai ambang batasnya akan tetap mengikuti.

"Kami ingin mengikuti dan kami siap ya mau berapa persen, mau 20 persen kami siap 15 persen kami siap 0 persen kami siap. Siap semua," tandasnya.

Gugatan PKS

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara resmi telah melayangkan gugatan judicial review Pasal 222 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional pada hari ini Rabu (6/7/2022).

Gugatan tersebut telah terdaftar nomor 69-1/PUU/PAN MK/AP3. Presiden PKS Ahmad Syaikhu bersama Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy langsung mendatangi MK dalam melakukan upaya hukum tersebut.

Syaikhu mengatakan, ada dua pemohon dalam uji materi yang diajukan PKS, pertama DPP PKS dan kedua atas nama Salim Segaf Al Jufri.

Syaikhu menyampaikan, ada tiga alasan PKS mengajukan uji materi Presidential Threshold 20 persen ke MK. Pertama, kata dia, sebagai penyambung lidah rakyat yang menginginkan adanya perubahan aturan PT 20 persen.

"Keputusan tersebut diambil setelah kami bertemu dan mendengarkan aspirasi masyarakat untuk menolak aturan PT 20 persen," kata Syaikhu dikutip Suara.com dari website resmi PKS, Rabu (6/7/2022).

Kemudian, alasan yang kedua, kata Syaikhu, PKS ingin memperkuat sistem demokrasi sehingga membuka peluang lebih banyak lahirnya calon presiden dan calon wakil presiden terbaik pada masa-masa yang akan datang.

"Ketiga, kami ingin mengurangi polarisasi di tengah-tengah masyarakat akibat hanya ada dua kandidat capres dan cawapres," tuturnya.

Lebih lanjut, Syaikhu menyampaikan, PKS melalui tim hukum telah melakukan kajian tidak kurang dari 30 permohonan uji materi terkait Presidential Threshold yang pernah diajukan ke MK sebelumnya.

Kemudian, kata dia, PKS juga telah mencermati keputusan MK No. 74/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017.

"Berdasarkan kajian Tim Hukum kami, hingga saat ini tidak ada kajian ilmiah terkait besaran angka PT 20 %. Adapun angka yang rasional dan proporsional berdasarkan hasil kajian tim hukum kami adalah pada interval 7%-9% kursi DPR. Dasar perhitungannnya telah kami tuangkan dalam permohonan yang akan dijelaskan oleh tim kuasa hukum PKS. Oleh karena itu kami memohon kepada MK untuk memutuskan inkonstitusional bersyarat terhadap ketentuan Pasal 222 UU Pemilu," tuturnya.