Menko PMK Muhadjir Sebut Digitalisasi Jawab Tantangan Pelaksanaan Bansos

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, kehadiran digitalisasi bantuan sosial (bansos) dinilai mampu mengatasi kendala bansos yang selama ini sering terjadi.

Muhadjir lantas menjelaskan masalah yang sering terjadi, mulai dari proses pencairan dana kepada penerima manfaat yang belum tepat sasaran; penyaluran nilai dan jumlah bantuan yang tidak sesuai; hingga masalah keterlambatan penerimaan bansos oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Baca Juga: Fadli Zon Singgung Korupsi Dana Bansos saat Bahas ACT, Politisi PDIP Langsung Bereaksi: Ada Apa dengan Pak Fadli?

"Perlu adanya opsi yang memanfaatkan digitalisasi. Misalnya, melalui registrasi biometric lewat smartphone (yang tidak memerlukan kartu). Untuk mengatasi kendala di atas, diperlukan digitalisasi bansos," ungkapnya pada Leaders Talk Opening Ceremony Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 secara virtual, Senin (11/7/2022).

Sebagai catatan, ada 204 juta pengguna internet di Indonesia dan 63% penduduk Indonesia adalah pengguna telepon seluler (data BPS 2022). Dengan dukungan penyediaan infrastruktur dan literasi digital, masyarakat Indonesia menurut Muhadjir seharusnya sudah siap menganut program digitalisasi bansos ini.

"Digitalisasi bansos berguna untuk memudahkan akses, memperluas cakupan, dan memastikan hak terpenuhi," tegasnya.

Bansos pada dasarnya telah disalurkan secara nontunai berdasarkan arahan Presiden No.63 Tahun 2017, tetapi masih terbatas dengan penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yaitu untuk program sembako dan PKH. Kendala sistem penyaluran bansos nontunai juga masih sering terjadi, seperti kondisi geografis dan infrastruktur nontunai belum memadai; masih ditemukan KKS yang tidak dipegang oleh KPM/dititipkan kepada ketua pengurus ataupun pendamping PKH; dan perlu waktu untuk distribusi KKS.

"Kita harus melakukan pendalaman semua sektor karena di situlah kita tahu kelemahan teknis yang sangat penting karena sebetulnya kesalahan besar berawal dari kesalahan kecil," tutur Menko PMK.

Lanjutnya, strategi utama penguatan langkah-langkah digitalisasi bansos mencakup empat area prioritas yang berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Pertama, penguatan infrastruktur dan digital skill, penguatan regulasi, inovasi dan simplifikasi model, dan koordinasi antar K/L.

"Area pertama mencakupi peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung digitalisasi bansos beserta kesiapan KPM dan e-merchant dalam hal pengetahuan dan skills digitalisasi. Kemudian kesiapan infrastruktur ini didukung oleh penguatan regulasi. Lalu kedua faktor ini akan menopang perkembangan inovasi-inovasi dan simplifikasi model penyaluran bansos melalui media digital," jelasnya.

Baca Juga: Menko PMK: GPDRR di Bali Jadi Pengalaman Penting untuk Acara G20 Lainnya

Sementara itu, tambah Menko PMK, keberhasilan semua strategi ini bergantung dari strategi terakhir yang berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan kebijakan antarkementerian. Tanpa koordinasi yang baik antarkementerian, target bansos digital yang tepat sasaran dan meringankan beban KPM tidak akan tercapai.

"Yang perlu digarisbawahi, digitalisasi di Indonesia ini terutama di sektor bansos masih diperlukan usaha yang jauh lebih keras," kata Menko PMK.

Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya akan terus mendukung agar proses bansos bisa tersalurkan dengan cepat dan tepat.

"Akurasi data menjadi suatu kunci karena itu adalah awalnya kepada siapa akan disampaikan. Oleh karena itu, kami dari BI terus mendukung dan membantu semaksimal mungkin agar bansos bisa tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran," ungkapnya.