Indonesia Hadapi Tantangan Keuangan dalam Upaya Turunkan Emisi Karbon

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku negara mengalami tantangan keuangan dalam upaya penurunan emisi karbon sesuai target yang telah ditentukan dalam Nationally Determined Contribution (NDC).

Melalui kegiatan Sustainable Finance: Instrument and Management in Achieving Sustainable Development of Indonesia, Rabu (13/7/2022), Sri Mulyani mengungkapkan APBN hanya memiliki dana sekitar Rp3.000 triliun, sementara kebutuhan dana untuk pengurangan emisi karbon mencapai US$243 miliar atau Rp3.500 triliun hanya untuk sektor ketenagalistrikan.

"Dibutuhkan US$243 miliar hanya untuk sektor listrik," ungkap Sri Mulyani.

Baca Juga: Tekan Emisi Karbon, PLTD di Daerah Terpencil Segera Diganti dengan EBT

Seperti yang diketahui, Indonesia menargetkan untuk menurunkan emisi karbon sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan upaya internasional.

Bila menggunakan skema 29%, maka sektor ketenagalistrikan perlu mengurangi emisi karbon sebesar 314 juta ton CO2. Sedangkan dengan skema 41%, maka emisi karbon yang perlu diturunkan mencapai 441 juta ton.

Di sisi lain, Indonesia juga mengalami peningkatan konsumsi listrik di kalangan masyarakat. Peningkatan ini berasal dari makin bertambahnya jumlah masyarakat yang memiliki hunian serta berbagai perangkat alat elektronik penunjangnya. Artinya, permintaan atas energi listrik akan terus meningkat.

"Tantangannya bagi PLN, sebagai perusahaan BUMN monopoli, bagaimana memproduksi lebih banyak listrik dengan lebih sedikit emisi CO2?" kata Menkeu.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga berharap adanya partisipasi dari sektor swasta maupun internasional dalam mendorong Indonesia mewujudkan target tersebut.

"Peran pemerintah memang penting, tetapi tidak hanya menjadi sumber tunggal. Sektor swasta dan lembaga internasional juga berperan sangat penting," ujarnya.