PLN Klaim Telah Listriki 83.240 Desa

PT PLN (Persero) mengklaim hingga Juni 2022, sebanyak 83.240 desa telah menikmati listrik, atau 99,73 persen dari total 83.467 desa di Indonesia.

Dari total 83.240 desa berlistrik, sekitar 75.807 desa telah dialiri listrik PLN. Sisanya masih berlistrik non-PLN.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan desa-desa yang belum berlistrik tersebut mayoritas berada di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) yang sulit dijangkau.

Baca Juga: PLN Ajak Negara Anggota G20 Dukung Transisi Energi di RI Lewat Skema ETM

Dengan dukungan pemerintah dan para stakeholder, PLN terus membangun infrastruktur kelistrikan agar seluruh desa di Indonesia dapat menikmati listrik PLN pada 2024.

"Kami terus berjuang sekuat tenaga agar saudara-saudara kita di pelosok desa bisa menikmati listrik sehingga mereka bisa makin produktif," ujar Darmawan dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (19/7/2022).

Darmawan mengungkapkan dalam menjalankan tugas menambah desa berlistrik di seluruh Indonesia PLN tidak terlepas dari beragam tantangan, baik tantangan sosial dan medan berat karena letak geografisnya sulit dijangkau. 

"Semakin sedikit jumlah desa yang belum berlistrik ini artinya semakin berat tantangan yang dihadapi, sebab desa-desa tersebut terletak di wilayah yang sulit diakses karena belum ada infrastruktur yang memadai," ujarnya.

Dengan akses desa karena di wilayah 3T yang sulit, maka untuk melistiki desa tersebut membutuhkan investasi yang besar. Satu kepala keluarga (KK) di desa terpencil membutuhkan paling tidak Rp25 juta hingga Rp45 juta per KK. Sehingga total investasi yang dibutuhkan untuk bisa mengebut target 100 persen desa berlistrik Rp18 trilun.

Untuk itu, PLN mengusulkan alokasi PMN Rp10 triliun pada 2023. Alokasi ini akan dialokasikan Rp1,7 triliun untuk pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT). 

Sedangkan Rp3,8 trilun akan digunakan untuk pembangunan transmisi dan distribusi dan Rp4,5 triliun untuk pembangunan jaringan distribusi sampai ke rumah warga di desa sasaran.

"Untuk bisa mencapai target tersebut, perseroan memanfaatkan dana PMN dari pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ini merupakan cara pemerintah memberikan rasa keadilan ke saudara kita yang belum mendapat akses listrik dari PLN," ungkapnya.