Wakil Ketua MPR RI Mendukung Rencana Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Mini dan Minyak Goreng Berbasis Koperasi
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengapresiasi dan mendukung rencana Pemerintah untuk membangun Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mini dan minyak goreng sawit berbasis koperasi.
Rencana tersebut disampaikan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop-UKM) Teten Masduki dalam keterangannnya selepas mengikuti rapat terbatas yang dipimpim oleh presiden RI, Joko Widodo, Senin (18/7/22).
Rencana ini disebut sebagai salah satu solusi untuk menyerap tandan buah segar (TBS) dari petani kelapa sawit yang kadang sulit dijual, harganya rendah, atau petani tidak punya teknologi untuk mengolah sawitnya menjadi CPO dan RPO.
“MPR RI sangat mengapresiasi dan mendukung rencana ini dan diharapkan tidak hanya dihilirasisasi saja, tetapi juga terkait dengan hulunya dalam hal ini adalah bagaimana meningkatkan produktifitas TBS yang masih rendah, karena tidak delivery system (layanan sarana produksi yang prima) dan pembinaan oleh penyuluh pertanian,” ujar Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (20/7/22).
Menurut Fadel, sistem yang memenuhi kriteria cepat/tepat waktu, harga layak, dan mudah sangat penting disediakan oleh koperasi yang meliputi penyedia bibibit berkualitas, pupuk dengan harga layak, jasa alat mesin pertanian dan permodalan agar produksi petani lebih efisien dan mendapat harga yang layak (reasonable price).
Fadel mengharapkan, rencana itu harus dibuat secara professional dan sistematis dimulai dengan identifikasi dan inventarisasi kawasan perkebunan rakyat yang memenuhi skala ekonomi, dan selanjutnya dibuat master plan dan detil engineering design-nya.
Fadel juga menekankan pentingnya penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola koperasi, baik pengawas/pembina, ketua, manager, divisi-divisi pelayanan, agar mampu melayani perkebun secara prima. Sedangkan untuk pengawalan dan pembinanan di lapangan kepada petani sawit sangat diperlukan keberadaan penyuluh pertanian swadaya yang direkrut dan digaji oleh Koperasi dari tenaga muda professional tamatan sekolah kejuruan, politeknik pembangunan pertaniain, dan sarjana pertanian lulusan universitas.
“Karena sampai sekrang kebutuhan satu penyuluh satu desa untuk membina tanaman pangan saja belum cukup. Untuk itu Kemenkop-UMK dan Kementrian Pertanian perlu duduk bersama merumuskan hal ini sehingga harapan kita koperasi petani bisa menjadi prime mover pembangunan ekonomi nasional dapat kita wujudkan,” ungkap Fadel.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Bayu Muhardianto