Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        KF-21 Boramae Sukses Mengudara, tapi Indonesia Belum Tepati Janjinya, Jokowi Siap Bereskan Masalahnya?

        KF-21 Boramae Sukses Mengudara, tapi Indonesia Belum Tepati Janjinya, Jokowi Siap Bereskan Masalahnya? Kredit Foto: Reuters/Yonhap
        Warta Ekonomi, Seoul -

        Pesawat jet tempur KF-21 Boramae yang dikembangkan dalam negeri Korea Selatan dengan kerja sama Indonesia mengudara minggu lalu. Namun masalah terkait pembayaran masih ditangguhkan karena Jakarta belum menepati janjinya untuk membayar bagiannya dari total biaya.

        Ada secercah harapan untuk penyelesaian masalah pembayaran yang terlambat, karena Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan kunjungan ke Korea untuk mengadakan pertemuan puncak dengan Presiden Yoon Suk-yeol, di mana kedua pemimpin diharapkan untuk membahas dan mencapai kesimpulan tentang masalah tersebut.

        Baca Juga: Telan Biaya Lebih dari Rp100 Triliun, Jet Tempur KF-21 Korea Selatan-Indonesia Sukses Lepas Landas, Begini Kesaksian Sang Pilot

        Dilansir Korea Times, Proyek KF-X ditujukan untuk membuat pesawat tempur dengan kemampuan lebih tinggi daripada KF-16.

        Korea dan Indonesia menandatangani kesepakatan pada tahun 2010 untuk bekerja sama dalam proyek tersebut, di mana negara Asia Tenggara akan mendanai 1,6 triliun won, sebesar 20 persen dari total biaya pengembangan sebesar 8,8 triliun won (6,71 miliar dolar AS), dengan imbalan sejumlah pesawat yang akan diproduksi di sana untuk TNI AU, serta alih teknologi.

        Tetapi Indonesia telah gagal dalam kesepakatan itu, gagal membayar 800 miliar won yang dijanjikan pada bulan ini, dengan alasan masalah keuangan.

        Perjalanan pemimpin Indonesia ke Korea membawa makna ekstra ketika pesawat KF-21 menyelesaikan uji terbang pertamanya dengan sukses pada 19 Juli, setelah proyek dimulai lebih dari dua dekade lalu.

        Selama penerbangan, jet tempur itu berkibar dengan bendera Korea dan Indonesia yang dipasang bergandengan di tubuhnya untuk menandai proyek bersama.

        "Masalah pembayaran diperkirakan akan dibahas selama KTT," kata seorang pejabat senior kantor kepresidenan.

        November lalu, kedua belah pihak baru saja menyepakati bahwa Indonesia akan melakukan 30 persen dari total pembayaran dalam bentuk barang, meskipun negara tersebut telah mengingkari perjanjian tersebut.

        “Kami gagal merevisi kontrak pada akhir kuartal pertama karena perubahan pemerintahan di Korea. Namun, Indonesia masih berkomitmen pada KF-X, terbukti dengan 39 insinyurnya yang bekerja di Korea Aerospace Industries (KAI), dan kami yakin masalah pembayaran akan segera diselesaikan," kata pejabat itu.

        KAI adalah satu-satunya produsen pesawat nasional yang memproduksi KF-21.

        Shin Jong-woo, seorang peneliti senior di Forum Pertahanan dan Keamanan Korea, juga menyampaikan pandangan serupa.

        “Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) bertekad untuk tidak mengirimkan KF-21 ke Indonesia tanpa pembayaran bagiannya. Selain itu, penerbangan perdana KF-21 yang sukses akan memainkan peran positif dalam mengatasi masalah pembayaran yang terlambat. saat Widodo berkunjung ke sini," kata Shin.

        Baca Juga: Jet Tempur KF-21 Rakitan Korea Selatan dan Indonesia Sukses Diuji Coba, Aksinya di Langit Top

        Shin, yang melakukan perjalanan ke Farnborough International Airshow baru-baru ini, mengatakan ada perhatian besar pada KF-21.

        “Dalam hal ini, Indonesia yang tadinya suam-suam kuku pada proyek KF-X kemungkinan besar akan lebih antusias,” ujarnya.

        Seorang pejabat industri pertahanan juga menantikan kunjungan Widodo untuk membantu proyek pembangunan bersama kembali ke jalurnya.

        “Saya berharap perjalanan Jokowi membawa hasil positif untuk program KF-X,” katanya.

        Di tengah kegagalan pembayaran Indonesia, spekulasi merajalela bahwa negara itu mungkin menarik diri dari program KF-X. Selain itu, pembelian jet Rafale selama default ditambahkan ke dugaan.

        Namun, November lalu, perwakilan DAPA dan mitranya dari Indonesia melakukan beberapa putaran negosiasi untuk mencapai kesimpulan bahwa porsi pembagian biaya Jakarta sebesar 20 persen dan jangka waktu pembayaran dari 2016 hingga 2026 akan dipertahankan.

        Shin mengatakan tidak akan mudah bagi Indonesia untuk keluar dari program KF-X karena tidak memiliki jet tempur generasi 4,5 dengan kemampuan siluman.

        “Rafale yang dibeli Indonesia baru-baru ini bukanlah jet tempur siluman, jadi KF-21 adalah opsi yang lebih menarik, sesuatu yang tidak bisa diabaikan oleh negara ini,” katanya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Muhammad Syahrianto

        Bagikan Artikel: