Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        RUU Baru Dukung Polisi Victoria Sita Aset Kripto Penjahat

        RUU Baru Dukung Polisi Victoria Sita Aset Kripto Penjahat Kredit Foto: Unsplash/Executium
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Perdana Menteri Victoria, Daniel Andrews menyatakan bahwa ada undang-undang baru yang diperkenalkan ke parlemen pada Selasa, 2 Agustus 2022, di bawah Undang-Undang Amandemen Kejahatan Besar dan Keamanan Komunitas 2022.

        Undang-undang tersebut dibuat untuk menindak kejahatan terorganisasi dan diharapkan mampu memberikan otoritas yang lebih besar kepada pihak berwenang untuk mengidentifikasi dan menyita aset digital karena adanya peningkatkan penggunaan cryptocurrency digital oleh kejahatan terorganisasi.

        Dilansir dari Cointelegraph pada Kamis (4/8/2022), berdasarkan data dari Chainalaysis, diperkirakan ada setidaknya sebanyak US$10 miliar cryptocurrency dipegang oleh alamat dompet yang terkait dengan aktivitas terlarang pada awal 2022.

        Baca Juga: Benarkah Cryptocurrency Bisa Jadi Solusi Hadapi Hiperinflasi?

        Melalui RUU baru, Polisi Victoria yang berada di Australia akan memiliki otoritas untuk menyita cryptocurrency dan aset digital dari penjahat serta memaksa platform untuk menyerahkan informasi mengenai tersangka yang dapat membantu dalam penyelidikan kriminal.

        Undang-undang ini juga nantinya dapat membantu polisi dalam melakukan pencarian lebih luas dengan data informasi diperoleh dalam transaksi cryptocurrency atau aset digital lain yang dilakukan, sehingga polisi dapat membantu korban untuk memperoleh kompensasi dari asetnya yang dirampas.

        Meskipun begitu, undang-undang yang belum dipublikasikan nampaknya akan menghadapi tantangannya sendiri.

        Michael Bacina, seorang spesialis aset digital di Piper Alderman menyatakan, “tantangan legislasi untuk aset digital adalah yuridikasi negara bagian yang sering berhenti di perbatasan, jadi yang terpenting adalah memastikan bahwa ada konsistensi pendekatan antar negara bagian dan negara yang berbeda."

        Selain itu, Bacina juga menyatakan bahwa polisi akan membutuhkan pelatihan yang tepat dalam teknologi penyitaan dan pengamanan kunci pribadi dompet digital seta memerlukan alat untuk mencatat transaksi aset digital yang dilakukan oleh penjahat.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Tri Nurdianti
        Editor: Rosmayanti

        Tag Terkait:

        Bagikan Artikel: