NasDem Belum Tentu Usung Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, atau Andika Perkasa

Meski telah memiliki tiga bakal calon presiden (capres) hasil rapat kerja nasional (Rakernas), NasDem menyebut bisa saja terjadi perubahan. Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, menyebut, 3 nama bakal capres hasil Rakernas, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, berpeluang berubah.

Berubahnya nama bakal capres hasil Rakernas terjadi jika rekan koalisi dari Partai NasDem tak setuju mengusung salah satu dari tiga nama tersebut. Jika itu terjadi, pihaknya akan kembali menggelar Rakernas untuk menetapkan nama yang akan diusung sesuai dengan kesepakatan dengan partai politik koalisinya.

Baca Juga: Usung Anies Baswedan, NasDem Tak Perlu Koalisi dengan PDIP

"Kita tidak boleh juga ego kalau kami sudah memutuskan ini (koalisi)," ujar Ali di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Senin (22/8/2022).

Partai NasDem, jelas Ali, menyadari tak bisa mengusung capresnya sendiri pada Pilpres 2024. Pasalnya, perolehan suara partainya pada pemilihan umum (Pemilu) 2019 belum memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.

Kendati demikian, Partai NasDem masih berpegang pada hasil Rakernas yang menghasilkan nama Anies, Ganjar, dan Andika. Ketiga nama tersebut juga dikomunikasikan dengan partai politik yang berminat untuk berkoalisi.

"Kalau tanya hari ini tiga nama itu yang mengikat partai. NasDem tidak boleh mencalonkan orang lain, paling tidak sampai hari ini, karena itu keputusan Rakernas," ujar Ali.

Partai NasDem disebutnya juga memiliki kemandirian dalam mendiskusikan ihwal koalisi. Termasuk dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat yang disebutnya lebih intensif ketimbang partai politik lainnya.

Baca Juga: Puan Temui Ketum NasDem Surya Paloh, Ini yang Disampaikan Ganjar Pranowo

Namun ia menegaskan, komunikasi bukan tanda berkoalisi. Pertemuan antara elite partai politik tidak selalu menghasilkan keputusan yang berkaitan dengan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Berdiskusi bukan harus berkoalisi, membangun bangsa ini harus ada kesepahaman bangsa besar ini. Tidak bisa dibawa satu kelompok," ujar Ali.