Minim Jawaban saat Ditanya Isu Jual Beli Jabatan di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Anies Sibuk Melakukan Ini

Kabar tidak sedap menerpa Pemprov DKI Jakarta terkait isu jual beli jabatan.

Mengenai hal ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih bungkam. Bahkan, saat ditanya awak media, ia enggan memberikan jawaban.

Pertanyaan tersebut dilontarkan awak media kepada Anies, setelah menutup acara Djakarta Festival di Parkir Timur Senayan, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut diadakan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta.

Awalnya setelah acara, Anies ditanya mengenai kegiatan ini oleh awak media. Sambil terus berjalan, Anies mengapresiasi kegiatan ini karena memberikan kesempatan kepada para Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Baca Juga: Ya Ampun... Anies Baswedan dan Dua Lainnya Mohon Jangan Berharap Lebih, Pengamat Ini Sebut NasDem Hanya PHP!

"Bagus sekali. Ini kesempatan bagi UMKM, mikro, ultra-mikro, terdapat kesempatan menjangkau pasar baru, dan diselenggarakan oleh Kadin DKI Jakarta secara cuma-cuma sehingga tidak memberikan beban kepada mereka (UMKM)," ujar Anies di lokasi pada Minggu (28/8/2022).

Setelah itu, Anies melayani ajakan swafoto atau selfie para pengunjung yang ada di lokasi. Sambil berfoto bersama warga, Anies ditanyai soal isu jual beli jabatan.

Namun, Anies tak memberikan jawaban apapun dan masih terus meladeni ajakan selfie. Bahkan begitu ajakan selfie selesai, Anies langsung masuk ke mobil dan meninggalkan lokasi.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyatakan, bakal menanggapi serius soal isu jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Ia bahkan bersama Komisi A berencana mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) soal kepegawaian.

Mujiyono menjelaskan, isu jual beli jabatan disampaikan Anggota Komisi A sekaligus Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono saat rapat komisi. Dalam pertemuan itu, direkomendasikan untuk pembentukan pansus dan akan diajukan ke pimpinan dewan pekan depan.

Baca Juga: Anies Baswedan Tutup Holywings dan Resmikan Gapura Chinatown Glodok, Rocky Gerung: Kemampuan Seorang Pemimpin untuk Membaca Masa Depan

"Saat rapat waktu itu, Komisi A (DPRD DKI Jakarta) mengeluarkan rekomendasi untuk membentuk pansus kepegawaian. Setelah ini, pekan depan akan diajukan ke pimpinan. Prosesnya sampai sekitar dua minggu lagi, kira-kira," ujar Mujiyono saat dikonfirmasi, Minggu (28/8/2022).

Namun, pembentukan Pansus lebih tepatnya masih menunggu penjadwalan dari pimpinan dewan. Tim ini akan dibentuk lewat rapat paripurna yang dijadwalkan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus).