Heboh Soal Kuota BBM Subsidi, Fahri Hamzah Tegas: Tugas Pemerintah Itu Adalah Membantu dan Membela Rakyat

Isu kenaikan harga BBM memenuhi ruang publik dan dianggap akan menyusahkan masyarakat.

Mengenai hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyoroti pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar dan Pertalite yang akan habis pada Oktober 2022.

Terkait hal itu, Fahri Hamzah mengingatkan bahwa pemerintah merupakan pembantu bagi rakyat.

“Tugas pemerintah itu adalah membantu dan membela rakyat di dalam kesulitan hidup,” ujar Fahri Hamzah dilansir dari GenPI.co, Rabu (31/8).

Oleh sebab itu, Fahri menegaskan agar pemerintah tidak mengikuti protokol kaum kapitalis yang tidak menghendaki adanya dukungan kepada rakyat.

Baca Juga: Pesan Nggak Main-main Mardani PKS Soal Penerus Anies Baswedan: Pilih yang Netral dan Profesional

“Sebab, mereka (kaum kapitalis, red) ingin kompetisi berlangsung secara sempurna,” tuturnya.

Fahri Hamzah juga menyoroti argumentasi  terkait subsidi sebagai beban ekonomi yang salah sasaran bagi pemerintah. Dirinya menilai hal tersebut merupakan retorika belaka.

“Hal itu tidak akan pernah diterima rakyat sampai kiamat saat mereka menganggap pencabutan subsidi menambah kesulitan hidup,” kata dia.

Dengan demikian, kata Fahri, para politisi yang pernah menolak pencabutan subsidi pada masa lalu hanya akan disebut rakyat sebagai pembohong.

Baca Juga: Singgung Tangisan Megawati Saat Dulu SBY Naikkan Harga BBM, Yan Harahap: Drama! Buktinya Sekarang Minta Rakyat Jangan Cengeng

Hal tersebut, menurutnya, akan terjadi apabila para politisi yang sempat menolak ikut setuju dengan pencabutan subsidi.

“Subsidi sangat diperlukan jika hal tersebut menjadi cara guna membantu rakyat miskin dan yang paling lemah,” pungkas Fahri Hamzah.