Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Harga BBM Subdisi Naik, Din Syamsuddin: Menunjukkan Presiden Joko Widodo adalah Rezim yang Tidak Pro Rakyat

        Harga BBM Subdisi Naik, Din Syamsuddin: Menunjukkan Presiden Joko Widodo adalah Rezim yang Tidak Pro Rakyat Kredit Foto: Instagram/Din Syamsuddin
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin menyebut kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menunjukkan rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pro terhadap kepentingan rakyat. Tak dimungkiri, kenaikan harga BBM ini juga berpotensi memicu merangkaknya harga bahan pokok.

        “Menunjukkan secara nyata bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah rezim yang tidak pro rakyat, tidak peduli terhadap rakyat, dan abai terhadap amanat penderitaan rakyat,” kata Din dalam keterangannya, Minggu (4/9).

        Din menyebut, kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan biaya transportasi dan harga bahan-bahan pokok. Akibatnya, rakyat semakin sengsara di tengah pandemi. Hal ini berbanding terbalik dengan semangat G20 yang didengungkan pemerintah.

        Baca Juga: Jokowi Naikkan Harga BBM, Ustaz Hilmi Enggan Bersuara: Nanti Dibilang Ustaz Provokator

        “Jika ini terjadi maka rakyat akan semakin sengsara, dan sulit untuk bangkit pascapandemi sebagaimana yang sering didengung-dengungkan dalam rangka G-20 Recover Together, Recover Stronger atau Bangkit Bersama, Bangkit Lebih Kuat,” ucap Din.

        Dia mengutarakan, kenaikan harga BBM bisa dicegah apabila pemerintah mencermati upaya-upaya lain untuk mengurangi beban APBN. Misalnya, pemerintah bisa menghentikan proyek yang memakan biaya tinggi seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

        “Bahkan kalau Presiden arif bijaksana dia dapat menahan ambisi utopisnya untuk membangun Ibu Kota Baru yang memerlukan dana besar,” ujar Din.

        Di samping itu, Din meminta pemerintah untuk serius membasmi korupsi di Indonesia. Sebab, praktik rasuah juga menjadi faktor penyebab terjadinya krisis perekonomian.

        “Betapa banyak uang negara atau uang rakyat yang dirampas oleh para penjahat, termasuk pejabat yang banyak disebut memanfaatkan jabatannya untuk menjarah aset negara, untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Itu semua adalah bentuk kezaliman yang nyata,” pungkas Din.

        Sebelumnya, pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi dan subsidi, meliputi Pertalite, solar, dan Pertamax pada, Sabtu (3/9) dan mulai berlaku pukul 14.30 WIB. Kenaikan harga BBM tersebut diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam konferensi persnya disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube, Sekretariat Presiden pada Sabtu (3/9).

        Arifin menyebut, harga Pertalite berubah menjadi Rp10.000 dari sebelumnya Rp7.650 sementara untuk Solar menjadi Rp6.800 dari sebelumnya Rp5.150. Sedangkan Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.

        “Hari ini tanggal 3 September 2022 pukul 13.30 pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi antara lain, Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, kemudian Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter,” kata Arifin. 

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Rosmayanti

        Bagikan Artikel: