Ridwan Kamil: Keterbukaan Informasi Harus Jadi Ekosistem!

Provinsi Jawa Barat perlu berbangga karena mendapat indeks keterbukaan informasi publik nomor satu di seluruh Indonesia. Ini perjuangan panjang dan patut mendapat apresiasi.

"Keterbukaan informasi ini harus menjadi ekosistem. Karena, saya mendorong agar lembaga di provinsi untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi," tegas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) saat pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) ke-11 Komisi Informasi (KI) Se-Indonesia  di Gedung Sate, Senin malam (5/09/2022).

Baca Juga: Anies dan Ridwan Kamil Paling Kuat di Pilpres 2024, Survei LPI: Publik yang Memberi Jawaban

Untuk itu, Emil mengajak insan media untuk proaktif ikut menginformasikan lembaga-lembaga di provinsi Jawa Barat yang belum terbuka.

"Kalau ada masalah, kita selesaikan sesuai mekanisme. Jika ada institusi di Jawa Barat, saya sudah mendorong semuanya. Media juga tolong, jika ada yang kurang informatif, yuk kita perbaiki bareng-bareng, " ungkapnya

Selain itu, Emil juga mengimbau agar Komisi informasi (KI) mengadaptasi teknologi digital. Hal ini untuk menjaga transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik.

"Komisi Informasi ini harus mulai beradaptasi dengan distrupsi digital. Harus ditinggalkan penanganan manual, harus serba digital. Ini bagian dari pelayanan publik sekaligus transparansi, " ungkapnya

Dia juga menawarkan diri kepada Ketua Komisi KI Pusat, Donny Yoegiantoro jika diminta untuk bantuan dan dukungan ke KI Provinsi-provinsi.

"Kalau Jawa Barat diminta untuk berkeliling memberikan bantuan, dukungan dan reformasi, kita siap. Karena semangatnya kurangi kompetisi,  perbanyak kolaborasi karena kita NKRI, "jelasnya

Selain distrupsi teknologi, kondisi global mengalami perubahan kebiasaan akibat pandemi. Begitu pula ancaman pemanasan global atau global warming sudah mulai dirasakan.

Baca Juga: Nama Ridwan Kamil Jadi yang Terdepan Sebagai Kandidat Cawapres di Musra Relawan Jokowi, Pengamat Ngaku Nggak Heran, Ini Alasannya!

"Contohnya pemanasan global, di muara Gembong, Bekasi, sudah 700 hektare tenggelam. Sertifikat ada tapi tanahnya sudah dipenuhi air. Ini menjadi tantangan bagi kita pelayan publik, termasuk KI,"pungkasnya.