Mardiono Klaim Jadi Plt Ketum PPP Bukan Kepentingan Pribadinya: Kami Bertekad...
Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Gejolak internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masuki babak baru dengan keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang mengesahkan Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP.
Mengenai perkembangan yang ada Muhamad Mardiono mengatakan pergantian jabatan di pucuk pimpinan Partai Ka'bah itu tidak didasari atas kepentingan pribadinya.
Bahkan, ia mengaku bahwa pergantian dilakukan untuk mengatasi persoalan besar di partainya.
"Jadi kami bertekad siapapun pemimpinnya, kami tetap PPP. Siapapun presidennya, kami tetap Indonesia," kata Mardiono kepada wartawan, Jumat (9/9/2022).
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu mengaku telah mencoba membuka komunikasi dengan Suharso.
Akan tetapi, dirinya paham bahwa hal itu tentu tidak mudah karena Suharso yang belum berkenan.
"Buat saya enggak ada masalah. Tapi saya memaklumi kalau beliau sedang belum berkenan (untuk bertemu) ya tidak apa-apa," tutur Mardiono.
Mardiono tidak merasa sakit hati, ia pun menghargai sikap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas itu atas komunikasi yang tidak direspon dengan baik.
Mardiono meyakini ke depannya Suharso akan melunak dan membuka ruang dialog terkait persoalan internal PPP itu.
“Pada saatnya nanti mungkin (terjalin komunikasi). Namanya kita negarawan,” tukas dia.
Sebagai informasi, Mukernas PPP yang digelar pada 5 September 2022 lalu memutuskan untuk memberhentikan Suharso dari kursi Ketum DPP PPP dan memilih Mardiono sebagai Plt Ketum DPP PPP.
Keputusan ini dilakukan setelah adanya surat dari tiga majelis di lingkungan DPP PPP yang meminta Suharso mundur.
Tiga majelis tersebut adalah Majelis Syariah, Majelis Kehormatan dan Majelis Pertimbangan yang sudah tiga kali menulis surat tanpa pernah ditanggapi oleh Suharso.
Sebelumnya di hadapan para kader PPP, Suharso membantah bahwa dirinya telah dicopot dari pucuk pimpinan partai berlambang Ka'bah itu.
"Saya masih ketua umum. Saya adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan," kata Suharso dari keterangan video yang beredar, pada Selasa (6/9/2022).
Di samping itu, Menteri PPN sekaligus Kepala Bappenas ini meminta agar para kader PPP tidak membawa nama Presiden Jokowi ke dalam konflik internal yang terjadi.
"Jangan bawa-bawa nama presiden, jangan bawa-bawa nama lembaga-lembaga negara. Saya juga tidak sedang membawa nama presiden dan membawa nama lembaga-lembaga negara," ucap dia.
"Saya tekankan sekali lagi, jangan bawa nama presiden. Presiden tidak ikut campur dalam hal semacam ini," tegasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Bayu Muhardianto