Kemerdekaan Republik Donbass di Depan Mata, Rusia Bisa Girang, Maaf Ya Ukraina!

Referendum untuk bergabung dengan Federasi Rusia akan diadakan di Republik Rakyat Lugansk dan Donetsk (LPR dan DPR) dari 23-27 September, para pemimpin negara mengumumkan pada Selasa (20/9/2022).

Kepala LPR Leonid Pasechnik adalah orang pertama yang menandatangani undang-undang tentang “mengadakan referendum publik di republik tentang dimasukkannya wilayah itu ke dalam Federasi Rusia,” setelah parlemennya dengan suara bulat mendukung langkah tersebut dan menetapkan tanggal pemungutan suara.

Baca Juga: Referendum Donbass Menguat, NATO Buru-buru Sampaikan Strategi Teranyar

Keputusan LPR itu segera diikuti oleh Ketua DPR Denis Pushilin yang menyatakan bahwa negaranya juga akan menggelar referendum serupa pada tanggal yang sama. Pushilin mengatakan dia sudah memperkenalkan undang-undang terkait di parlemen DPR.

Rusia mengakui kedua wilayah itu sebagai wilayah merdeka pada Februari, tetapi sebagian besar dunia masih menganggapnya sebagai bagian dari Ukraina. Namun, Kiev kehilangan kendali de facto atas keduanya pada tahun 2014, ketika penduduk setempat menolak hasil kudeta Maidan yang didukung Barat.

Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, Pushilin mendesak yang terakhir untuk mempertimbangkan memasukkan DPR di wilayah Federasi Rusia jika orang menyetujui unifikasi selama plebisit.

“Orang-orang Donbass yang telah lama menderita layak menjadi bagian dari Negara Besar, yang selalu mereka anggap sebagai Tanah Air mereka. Peristiwa ini akan menjadi pemulihan keadilan sejarah, permulaan yang didambakan jutaan orang Rusia,” tulisnya, dilansir RT.

Pengumuman referendum datang setelah kamar sipil LPR mendesak para pemimpin republik pada Senin untuk “segera” mengadakan pemungutan suara untuk bergabung dengan Rusia, menyatakan bahwa penting untuk mempercepat proses dan mengadakan pemungutan suara sesegera mungkin.

“Peristiwa beberapa hari terakhir telah menunjukkan bahwa nasionalis Kiev telah melewati semua garis merah,” kata wakil kepala kamar, Lina Vokalova, menunjuk pada penembakan tanpa henti terhadap penduduk sipil LPR.

Dia juga ingat bahwa orang-orang Donbass telah membuat pilihan mereka pada tahun 2014, ketika "referendum penentuan nasib sendiri" pertama untuk memisahkan diri dari pemerintahan Kiev berlangsung.

“Selama bertahun-tahun kami telah menunggu dan percaya bahwa yang kedua pasti akan mengikuti, yang akan memenuhi impian kami untuk kembali ke rumah – ke Federasi Rusia,” tambah Vokalova.

Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, mengutip kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk, yang dirancang untuk memberikan status khusus wilayah Donetsk dan Lugansk di dalam negara Ukraina.

Protokol, yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis, pertama kali ditandatangani pada 2014. Mantan Presiden Ukraina Pyotr Poroshenko sejak itu mengakui bahwa tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan “menciptakan angkatan bersenjata yang kuat.”

Pada Februari 2022, Kremlin mengakui republik Donbass sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat mana pun. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan.