Dana Otsus Rp1000 Triliun Disinyalir Digunakan Lukas Enembe, Eko Kuntadhi Sebut Harusnya untuk Bangun Papua
Sudah 20 tahun lebih pemerintah pusat memberikan dana otonomi khusus (Otsus) kepada Papua. Jika ditotal, dana yang sudah diberikan sekitar 1.000 triliun rupiah lebih namun ternyata dana ini diketahui digunakan oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe untuk berjudi di lima negara.
Eko Kuntadhi melalui melalui video Youtube 2045 TV, Selasa (27/09/22) menyatakan bahwa Mahfud MD pernah bilang, sejak 2001 atau sejak undang-undang otonomi khusus itu diberlakukan sudah sekitar 1000,7 Triliun Rupiah sudah digelontorkan untuk pembangunan Papua.
“Sayangnya 20 tahun berlalu, pembangunan di Papua itu ya begitu-begitu aja, ada banyak kabupaten kota yang tidak tersentuh,” kata Eko.
Baca Juga: Isu Rasialisme Jadi Alasan Lukas Enembe Susah Diciduk KPK
“Padahal 20 tahun loh sudah berlaku undang-undang otonomi khusus masalahnya, menurut gua karena memang elit-elit yang ada di Papua ini serakah-serakah mereka lebih suka menikmati dana otonomi khusus itu untuk dirinya dan kalangan elit lainnya saja,” tambahnya.
Ia juga mengatakan, sudah jadi rahasia umum, Bupati dan Walikota Papua itu berkantornya lebih banyak di Jakarta ketimbang di daerahnya. Mereka lebih sibuk mencari dalam tanda kutip kesenangan di ibukota ketimbang memperhatikan rakyat di daerahnya.
“Selama ini pemerintah pusat itu agak kesulitan untuk menegakkan hukum di Papua. Kenapa? Karena elit-elit ini kadang-kadang membentengi diri dengan isu rasialisme,” kata Eko.
Eko juga mengatakan, para elit di Papua ini tidak menceritakan kepada masyarakat Papua sudah 1000 Triliun lebih uang yang digelontorkan untuk membangun Papua dan sampai sekarang.
“Problem atau perilaku elit ini yang sebetulnya membuat Pak Jokowi sebel, membuat Bu Sri Mulyani sebel. Duit udah digelontorkan banyak-banyak tetapi masyarakat Papua nggak juga bergerak maju,” jelas dia.
Menurut Eko, satu-satunya menyelamatkan Papua dari elite yang korupsi adalah dengan menggunakan kaum terdidik Papua itu memberikan edukasi lebih banyak kepada masyarakat agar mereka bisa menuntut haknya.
“Elit-elit Papua yang selama ini tidak menjalankan roda pemerintahan dengan akuntabel dan bertanggung jawab,” jelas Eko.
Baca Juga: Gubernur Lukas Enembe Minta Diperiksa di Papua, Ini Respon KPK
Ia juga menyarankan jangan ada lagi isu soal rasialisme yang sengaja dipelihara. Padahal kenyataannya adalah isu itu dipelihara hanya untuk kepentingan elite agar elit-elit Papua bisa berpesta di atas dana otsus.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Sabrina Mulia Rhamadanty
Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty
Tag Terkait: