Bandingkan Cara Ahok Tangani Banjir, Ade Armando: Anies Hanya Berdoa Semoga Tidak Hujan, Tapi Doanya Tak Manjur!

Jelang lengsernya Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober mendatang, Ibu Kota di beberapa wilayah dilanda banjir besar pada akhir pekan lalu.

Tak hanya itu, akibat banjir yang melanda, tiga siswa MTS 16 Jakarta meninggal menjadi korban.

Bereaksi akan hal itu, konten kreator dari Cokro TV, Ade Armando angkat suara. Bukan Ade Armando kalau tak rajin memberikan kritik kepada Anies.

"Ada hoaks yang menyebut kalau banjir yang melanda Jakarta sekarang ini terjadi karena adanya penyumbatan saluran air ini. Ada netizen bilang ada tawaran pekerjaan buat menyumbat saluran air di Jakarta agar banjir,"

"Dengan meyakinkan dia menulis 'sumpah baru tadi diomongin ada perusahaan temen gue dapat tawaran job buat nyumbat-nyumbatin saluran di Jakarta biar banjir'. Pada akhirnya tujuan yang hendak dicapai bermotif politis yaitu agar memberikan citra buruk terhadap Anies sebagai capres 2024. Saya sih tidak percaya cerita itu," kata Ade.

Ade menambahkan kalau Anies punya anak buah yang tersebar di Jakarta, jumlahnya pun tak main-main. Di setiap kelurahan ada 70 hingga 90 petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Sudah cukup? Belum, ada juga pasukan oranye dari Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta yang membersihkan kali, sungai, waduk dan danau.

"Belum lagi ada Pasukan Biru yang membersihkan saluran gorong-gorong. Karena itu sulit sekali bagi pihak manapun untuk melakukan sabotase seperti yang dibayangkan itu," tegasnya.

Ade menambahkan ada upaya seolah-olah banjir yang saat ini terjadi di Jakarta adalah hasil dari sebuah konspirasi kelompok-kelompok pembenci Anies.

"Selama 5 tahun kepemimpinannya Anies tidak melakukan apa-apa untuk menanggulangi banjir. Di era Jokowi dan Ahok pengendalian banjir nyata. Tapi mungkin karena kesombongannya Anies tidak mau melanjutkan kebijakan yang sudah dimulai para pendahulunya," jelasnya.

Ditarik mundur ke belakang, Ade merangkum kebijakan Anies dalam mengendalikan banjir di Ibu Kota.

"Di masa kampanye Gubernur DKI 2016-2017 Anies bilang banjir bukan bencana alam ini soal manajemen volume air. Tapi nyatanya dia tidak pernah menerapkan manajemen arus air dengan terencana dan sistematis," jelasnya.

"Ahok menerapkan normalisasi sungai dengan melebarkan daerah aliran sungai sehingga air bisa dengan cepat mengalir ke laut. Ini yang dilecehkan Anies. Kata Anies program Ahok itu melawan sunatullah atau hukum Allah. Di seluruh dunia kata Anies air dari langit itu seharusnya diserap ke bumi bukan dialirkan ke laut. Karena itu yang dibangun katanya seharusnya bukan gorong-gorong raksasa tapi memastikan air dengan segera terserap ke tanah," tambahnya.

"Dia bilang dia akan melakukan program naturalisasi sungai. Masalahnya itu berhenti di kata-kata. Kita tidak pernah melihat Pemprov DKI menerapkan naturalisasi sungai. Anies bicara program menghidupkan ekosistem sungai dan waduk dan mengembangkan tanaman di tepi sungai. Naturalisasi berarti mengganti dinding sungai dari beton menjadi kawasan hijau untuk melindungi ekosistem,".

"Tapi semua serba tidak jelas, tidak ada eksekusinya secara berkelanjutan. Jadi normalisasi distop naturalisasi tidak pernah dijalankan. Bukti bahwa Anies tidak menganggap urusan banjir sebagai prioritas adalah ketika pada 2019 Anies memotong anggaran penanggulangan banjir dari Rp 850 miliar menjadi Rp 350 miliar.

"Jadi bisa dipahami bahwa ketika setiap tahun saat hujan turun extra lebat Jakarta terendam. Celakanya ini seperti tidak memberi pelajaran apa-apa. Buat Anies mungkin hanya banyak berdoa agar hujan lebat tidak turun. Kini terbukti doa-doa Anies tidak manjur, hujan kembali lebat dan Jakarta kembali terendam.

"Tanpa program yang jelas rakyat Jakarta akan terus menjadi korban. Program normalisasi sungai yang semula direncanakan sepanjang 33 km oleh Ahok hingga 2017. Ini sebenarnya sudah dilakukan normalisasi sungai sepanjang 16 km. Kini dihentikan Anies, ia sekedar bicara kosong ketika mengatakan akan membangun sumur-sumur resapan air di seluruh Jakarta. Teorinya sih indah tapi pelaksanaannya sembarangan, awut-awutan dan malah mencelakakan," tutupnya.