Jokowi Tunjuk 'Orangnya' Isi Kursi Anies Baswedan, Pengamat Sebut Publik Khawatir: Potensi Melakukan…

Teka-teki sosok pengisi kursi Gubernur DKI Jakarta untuk mengisi posisi yang telah dituntaskan Anies Baswedan sudah terjawab. Sosok Heru Budi Hartono diketahui telah dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta.

Penunjukan Heru ini bukannya tanpa sorotan, sebagian pihak menyoroti rekam jejak Heru yang dianggap sebagai “Orangnya Jokowi-Ahok”.

Diketahui Heru pernah mengisi posisi strategis bahkan sampai saat ini yang mana erat dengan sosok Jokowi dan Ahok. Pada tahun 2015, Heru menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) semasa kepemimpinan Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) dan di 2017 menjabat Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) oleh Presiden Jokowi.

Baca Juga: Geger! 'Orangnya Jokowi-Ahok' Isi Kursi Mas Anies Baswedan, Rocky Gerung Singgung Balas Dendam: Operasi Istana!

Mengenai keputusan Jokowi ini, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat angkat suara. Menurut Achmad, tidak sedikit publik merasa khawatir dengan keputusan Jokowi yang satu ini.

“Sebagai seorang penjabat yang bukan dipilih oleh rakyat tetapi ditunjuk oleh pemerintah pusat maka tidak sedikit publik yang khawatir penjabat ini bertindak lebih mementingkan kepentingan pihak yang menunjuknya daripada kepentingan masyarakat banyak,” jelas Achmad dalam kerterangan resmi yang diterima redaksi wartaekonomi.co.id, Senin (10/10/22).

Atas dasar itu, Achmad menilai baik legislatif maupun masyarakat DKI harus mengawasi langkah langkah yang dilakukan oleh Penjagat gubernur sementara ini selama 2 tahun ke depan tersebut.

Hal ini menurut Achmad perlu diperhatikan mengingat Indonesia akan memasuki tahun politik yang kontestasi pemilihan pemimpin akan dilakukan secara serentak.

Baca Juga: Firli Bahuri Mohon Buka Kuping Lebar-lebar! Kalau KPK Nekat Senggol Anies Baswedan, Rocky Gerung Sebut Bakal Diketawain: Duitnya di Mana?

“Potensi para penjabat ini melakukan abuse of power memang sangat kuat. Karena dalam hal ini yang bersangkutan bisa menduduki posisi strategis tersebut adalah karena ditunjuk oleh penguasa dan bukan oleh pilihan rakyat sehingga potensi untuk berbuat untuk kepentingan sang penunjuk akan jauh lebih besar dibanding kepentingan masyarakat di daerah tersebut,” jelasnya.