Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Sambut Baik Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet, Hasto PDIP: Sangat Bagus...

        Sambut Baik Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet, Hasto PDIP: Sangat Bagus... Kredit Foto: Andi Hidayat
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Menanggapi isu reshuffle menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sekjen Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyebut bahwa apa yang disampaikan Jokowi merupakan langkah yang baik.

        Hasto menegaskan bahwa reshuffle kabinet menjadi salah satu hak prerogatif Jokowi sebagai presiden. Sebab, kata Hasto, Jokowi butuh menteri yang royal dan solid untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.

        Baca Juga: Belum Ada Sinyal Bakal Usung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, PDIP Tegas: Fokus Selesaikan Tugas di Jawa Tengah!

        "Apa yang disampaikan Pak Jokowi (rencana reshuffle) sangat bagus. Itu adalah hak prerogatif presiden. Pak Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk berkerja sama demi menyelesaikan masalah rakyat," kata Hasto pada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Kamis (13/10/2022).

        Hasto menilai, jika persoalan di masyarakat berhasil diselesaikan, penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 bisa berjalan dengan sense of happiness. Sebab, katanya, kabinet Jokowi bisa mencatatkan berbagai prestasi untuk rakyatnya.

        "Terutama mengenai masalah ekonomi dan berfokus dalam upaya membuat legacy yang dipimpinnya untuk rakyat. Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimilikinya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden," jelasnya.

        Sementara itu, terkait dengan isu reshuffle yang ditujukan pada para menteri NasDem, Hasto menegaskan bahwa sistem presidensial yang dianut Indonesia berbeda dengan koalisi parlementer. Dengan begitu, dia menilai bahwa menteri di bawah kepemimpinan Jokowi mesti tunduk pada kebijakan yang ditetapkan presiden.

        "Skala prioritas dari presiden, menteri tidak boleh dalam situasi ketika perekonomian kita ini tertekan karena persoalan global, meskipun dari World Bank itu memberikan apresiasi kepada Indonesia, tetapi kita harus hati-hati sehingga menteri harus senapas dengan kebijakan presiden. Tidak boleh ikut-ikutan menyiapkan antitesa bagi presiden," jelasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Andi Hidayat
        Editor: Puri Mei Setyaningrum

        Bagikan Artikel: