Sri Mulyani: Dunia Harus Percepat Transisi Energi Terbarukan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menkeu Finlandia Annika Saariko memimpin The 8th Ministerial Meeting of Coalition of Finance Minister for Climate Change yang merupakan bagian dari The 2022 Annual Meetings of The International Monetary Fund (IMF) and The World Bank Group (WBG) di Washington DC, Amerika Serikat pada Rabu (12/10/2022).

Bertindak sebagai Co-chair, kedua menkeu memoderasi dua topik agenda yakni transisi hijau dan kontribusi koalisi dalam Conference of Parties (COP) 27 mendatang.

Baca Juga: Transisi Energi Penting Bagi Perubahan Iklim

Mengutip dari siaran resminya, Sri Mulyani mengatakan para anggota koalisi menyadari outlook ekonomi dunia sedang tidak menentu, pemulihan ekonomi melambat akibat ketegangan geopolitik dan meningkatnya frekuensi serta konsekuensi biaya dari bencana alam.

Menanggapi hal ini, ia menekankan bahwa dunia harus mempercepat transisi energi terbarukan sebagai bagian dari pemulihan perekonomian dan strategi pertumbuhan inklusifnya sembari memastikan dampak ekonomi bagi mereka yang rentan terus diredam.

Bagi Indonesia, tantangan global yang sedang dihadapi ini semakin mendorong program transisi energi untuk mengurangi ketergantungan pada fosil energi dan menciptakan kredit karbon.

Selain itu, pada pertemuan kali ini, anggota turut membahas beragam aspek ekonomi dan keuangan dari transisi energi, termasuk bagaimana mendesain kebijakan dan saling berbagi pengalaman dengan negara-negara yang telah menerapkan program tersebut.

Baca Juga: Ketahanan Energi Harus Jadi Tema Transisi Energi

Di sisi lain, anggota koalisi juga menekankan pentingnya kerja sama yang terus menerus dengan 25 institusi rekan dan organisasi multilateral lainnya.

Pertemuan koalisi ke-8 turut diikuti oleh tujuh anggota baru Koalisi Menkeu untuk Aksi Iklim, yakni Australia, Kamerun, Djibouti, Irak, Kazakhstan, Mozambik, dan Singapura, yang telah bergabung sejak pertemuan ke-7 pada April 2022. Dengan bergabungnya ketujuh negara maka jumlah keanggotaan koalisi menjadi 78 negara.