Seskemenkop-UKM: Optimistis Program Prioritas Terakselerasi dan Tuntas Hingga Tutup Tahun

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (Seskemenkop-UKM) Arif Rahman Hakim menyatakan optimistis program prioritas Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) akan terakselerasi dan tuntas hingga tutup tahun 2022.

Arif Rahman pada acara penutupan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Tahun 2022, di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (13/10) malam, berharap seluruh jajarannya dan stakeholder terkait dapat mengakselerasi capaian kegiatan yang masih belum sesuai harapan.

Baca Juga: Kemenkop-UKM Dorong Penguatan Koperasi Pertanian di Forum ACEDAC dan ASWGAC Meeting

"Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kami optimistis akan terjadi akselerasi capaian kinerja hingga akhir tahun 2022," ucap Arif dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/10/2022).

Hasil dari Rakornas yang diikuti oleh seluruh kepala dinas koperasi dan UKM seluruh Indonesia itu menyebutkan, ada beberapa program dan kegiatan di Kemenkop-UKM yang diidentifikasi sebagai program strategis, di antaranya, pendataan lengkap KUMKM. Capaian pendataan baru sebanyak 4,7 juta data dari target 14,5 juta data.

Kemenkop-UKM akan menurunkan target pendataan 2022 menjadi 10 juta data sehingga daerah diharapkan dapat mencapai 60-70% dari target yang semula ditetapkan. "Batas akhir pendataan yang sebelumnya berakhir pada 30 Oktober 2022 diperpanjang hingga 30 November 2022," kata Arif.

Selain itu, Pemerintah daerah diberikan kemudahan untuk merekrut lebih banyak enumerator dan melakukan realokasi target kabupaten/kota yang sekiranya kurang potensial agar dialihkan ke kabupaten/kota yang potensial.

Program lainnya, Ekspor Produk UKM dan Kemitraan Rantai Pasok. Target pengadaan barang dan jasa Pemerintah untuk UMKM hingga akhir tahun 2024 sebanyak 1 juta produk masuk ke dalam e-catalogue LKPP, sedangkan saat ini sudah tercapai 21 ribu UKM dengan 400 produk. "Harapannya, setiap provinsi dapat menyumbang 1000 yang masuk ke e-catalogue LKPP," ucap Seskemenkop-UKM.

Optimalisasi rantai pasok lainnya adalah pemanfaatan infrastruktur publik untuk sarana promosi UMKM dapat didukung dengan pembinaan rest area atau infrastruktur publik lainnya di daerah agar dapat membentuk koperasi dan melakukan scaling up. Setiap daerah diharapkan dapat mendata potensi ekspor UKM daerah yang sudah quick win agar dapat didukung Kementerian/Lembaga dan dihubungkan kepada agregator agar tercapai target kontribusi UKM ekspor terhadap PDB pada tahun 2024 sebesar 21,60 persen.

Arif menambahkan, program Rumah Produksi Bersama saat ini masih terhambat pembangunannya. Untuk memitigasi keterlambatan terdapat upaya penyesuaian addendum dan permohonan justifikasi dari BMKG untuk meminta perpanjangan waktu pembangunan.

Pengentasan Kemiskinan Ekstrem juga telah menjadi perhatian pemerintah untuk dapat diturunkan tingkat kemiskinan ekstrem dari 2,04 persen pada tahun 2022 menjadi 0% pada tahun 2024. Kementerian Koperasi dan UKM ditugaskan untuk memberikan fasilitasi akses pasar serta pendampingan dan pelatihan bagi koperasi dan usaha mikro yang masuk kategori miskin ekstrem.

Baca Juga: KemenKopUKM Dukung Polri Ungkap Dugaan Kejahatan pada Sejumlah Koperasi Bermasalah

"Fokusnya adalah kepada usaha mikro atau ultra mikro yang pendapatan di bawah Rp2,2 juta perbulan," kata Arif. Untuk itu, perlu ada urun rembuk antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendapatkan strategi terbaik guna menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem.

Begitu juga dengan program Penumbuhan Wirausaha Produktif. Target penciptaan wirausaha produktif hingga tahun 2024 sebanyak satu juta wirausaha yang terdiri dari sebanyak 400 ribu untuk pusat dan 600 ribu untuk daerah.

Deputi kewirausahaan telah membagi target kewirausahaan per provinsi dengan mempertimbangkan indeks inovasi, rasio kewirausahaan, dan jumlah penduduk usia produktif. "Untuk itu, mohon dukungan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggarannya kepada kegiatan yang mendukung program ini," ucap Seskemenkop-UKM.

Berikutnya, Redesign PLUT-KUMKM perlu ditindaklanjuti dengan memodifikasi PLUT dan mendorong PLUT untuk menjadi rumah UMKM. Perlu perhatian dari Pemerintah Daerah agar PLUT mendapatkan anggaran memadai, serta perlunya peningkatan kapasitas SDM pengelola dan penyesuaian rekrutmen SDM tahun 2023 agar tenaga konsultan sesuai dengan kebutuhan UMKM di masing-masing daerah.

Kemudian, program Koperasi Modern. Untuk memperkuat kelembagaan koperasi dan menghindarkan koperasi dari berbagai masalah yang sedang marak terjadi, Kementerian Koperasi dan UKM menawarkan solusi berupa revisi Undang-Undang Perkoperasian. Perancangan RUU akan memperhatikan pengembangan koperasi yang sudah berhasil untuk dijadikan contoh dan dasar pembuatan aturan.

Akan diatur pula terkait pengawasan simpan pinjam koperasi, di antaranya lembaga yang menjamin simpanan di koperasi dan memiliki otoritas terhadap koperasi simpan pinjam. "Selain itu, koperasi akan menjadi garda terdepan masyarakat dalam menghadapi ancaman krisis ekonomi global dengan program pengembangan minyak makan merah dan pertashop bagi nelayan," papar Arif.

Arif menyebutkan, dukungan stakeholders dalam pengembangan koperasi dan UMKM sudah cukup banyak tersedia. Kemudahan bagi UMKM untuk mendapatkan sertifikasi dengan skema sertifikasi berbasis risiko yang dilakukan BPOM memungkinkan UMKM untuk mendapatkan sertifikasi dalam waktu cepat. Terdapat 327 ribu alokasi sertifikasi halal khusus bagi UMKM sudah dapat dimanfaatkan.

Berbagai kemitraan antara UMKM dan Usaha Besar juga sangat mungkin untuk dilakukan seperti yang telah dicontohkan PT Bintang Toedjoe dan PT Kimia Farma. "Harapannya, Pemerintah Daerah dapat secara proaktif mencari potensi kemitraan serupa sesuai dengan keunggulan daerah masing-masing," pungkasnya.