Lembaga Keuangan Perlu Kolaborasi Danai Transisi Energi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengajak kepada mitra bisnis dan lembaga keuangan untuk ikut berkolaborasi membantu pembiayaan transisi energi di Indonesia untuk mencapai net zero emission (NZE) pada 2060.

Sebab, biaya transisi akan makin meningkat seiring pensiun dini pembangkit listrik energi kotor. “Kami mengajak kepada investor, lembaga pembiayaan, industri dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan kolaborasi untuk mendukung transisi energi untuk mencapai net zero emission pada 2060,” ujar Menteri ESDM, Arifin Tasrif, dalam acara Roundtable Discussion “a Just Energy Transition and Financing” yang diselenggarakan oleh United Nations Development Programme (UNDP) di Jakarta, kemarin.

Indonesia sendiri membutuhkan hingga US$1 triliun pada 2060 untuk investasi energi terbarukan. Kebutuhan pembiayaan transisi energi akan makin meningkat seiring dengan diterapkannya pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara yang membutuhkan biaya besar karena kewajiban membayar kembali pinjaman dan bunga kepada pengembang.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah perlindungan sosial dalam rangka transisi industri dari penghentian pembangkit listrik tenaga batubara ke EBT. Salah satunya dengan memberikan pelatihan untuk pekerja terimbas agar dapat mempersiapkan peralihan dari industri pertambangan ke energi pembaruan.

Adapun Indonesia telah menetapkan “Road Map Transisi Energi” untuk mencapai net zero emission pada 2060. Road map ini bertujuan untuk mencapai lebih dari 700 gigawatt (GW) Energi Terbarukan dalam bauran energi yang berasal dari matahari, hidro, panas bumi, serta hidrogen.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Rida Mulyana, mengatakan dari kebutuhan satu triliun rupiah untuk investasi energi terbarukan itu, untuk pembangkit energi terbarukan senilai 995 miliar dollar AS dan transmisi sebesar 114 miliar dollar AS.