Bambang Tri Mulyono Tau Ijazah Presiden Jokowi Asli Tapi Tetap Ajukan Gugatan, KSP Sebut Alasannya
Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro sekaligus mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan bahwa Bambang Tri Mulyono sebenarnya mengetahui bahwa ijazah Presiden Jokowi adalah asli.
Namun, karena memiliki motif sendiri, penulis buku Jokowi Undercover ini tetap melayangkan gugatannya ke Pengadilan Negeri (PN).
Diketahui, gugatan tersebut diajukan oleh Bambang pada Senin (3/10/2022) yang lalu.
Baca Juga: Foto Temannya Tak Cukup, Isu Ijazah Palsu Milik Jokowi Masih Bertebaran: Tunjukkan, Bukan Reunian...
Sedangkan para tergugat adalah Presiden Jokowi (tergugat I), Komisi Pemilihan Umum/KPU (tergugat II), Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR (tergugat III), dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi/Kemenristekdikti (tergugat IV).
Sidang perdata gugatan ijazah palsu ini sudah dilaksanakan pada Selasa (18/10/2022). Namun tak dihadiri oleh Presiden Jokowi sebagai tergugat dan Bambang Tri Mulyono sebagai penggugat yang tengah mendekam dalam tahanan.
Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro menepis isu ijazah palsu Presiden Jokowi ini.
Bahkan Juri terang-terangan mengaitkan masalah ini dengan masalah politik dan pemilihan Presiden 2024.
Ia yakin, Bambang Tri Mulyono selaku penggugat pun sudah tahu kalau Presiden Jokowi menggunakan ijazah asli.
"Ini bukan soal ijazah, mereka sengaja mengganggu Pak Jokowi. Karena saya yakin Bambang Tri Mulyono dan pihak-pihak lain yang ikut mengamplifikasi tuduhan itu, sebenarnya tahu bahwa ijazah pak Jokowi asli," jelas Juri.
"Mereka khawatir terhadap kontestasi 2024," sambung Juri.
Namun sebenarnya, apa alasan Juri sampai mengaitkan isu ijazah palsu Jokowi dengan kontestasi politik dua tahun mendatang?
"Ketokohan dan keberhasilan pak Jokowi yang diyakini memiliki pengaruh yang sangat kuat dan menjadi kiblat pilihan politik masyarakat. Jadi sekali lagi, ini bukan soal ijazah saja," tegas Juri menambahkan.
Juri Ardiantoro pernah menjabat sebagai komisioner KPU, baik di tingkat pusat dan daerah. Ia mengaku terlibat dalam proses validasi keabsahan berkas-berkas pendaftaran Jokowi, yakni ketika akan mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012 dan Presiden pada 2014.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty