Instruksi Jokowi Jelas, Ferdinand Sarankan Heru Evaluasi Bahkan Copot Pejabat Era Anies Baswedan

Ferdinand Hutahaean mengomentari instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Heru yang telah bertugas sejak 16 Oktober 2022 itu diperintahkan untuk menangani masalah utama Jakarta, yaitu banjir dan macet.

Menurut Ferdinand, banjir dan macet merupakan masalah terbesar Kota Jakarta dan sekaligus menjadi ancaman bagi masyarakat. Sayangnya, mantan Gubernur Anies Baswedan tampak tidak melakukan upaya yang benar menyelesaikan masalah ini bahkan cenderung kebijakannya justru menambah keruwetan Jakarta.

Baca Juga: Heru Budi Temui Menteri PUPR, Anies Baswedan Kena Sindir Lagi: Dulu Juga Gitu, tetapi Kesannya Menggurui

Dia menjelaskan, badan jalan yang sudah sempit dan justru harus dilebarkan atau ditambah justru dipersempit dan diambil untuk trotoar dan jalur sepeda yang keduanya tidak berfungsi optimal. Jakarta dengan suhu yang relatif panas dan pencemaran udara yang sangat buruk tidak cocok menjadi kota yang disukai untuk berjalan kaki atau bersepada untuk kegiatan sehari-hari. Inilah kecerobohan Anies dalam mengambil kebijakan.

Selain itu, soal penanggulangan banjir, Anies malah mengubah kebijakan dari mormalisasi kali menjadi naturalisasi. Anies tampak tidak paham bahwa naturalisasi kali itu tidak cocok di perkotaan yang membutuhkan kali yang normal dan tidak meluap, maka harus diturap dan dinormalisasi alirannya.

"Sekali lagi Anies mengambil kebijakan yang salah soal ini. Maka menjadi wajar kalau Presiden Jokowi memerintahkan secara khusus Pj Gubernur Heru untuk menanggulangi kedua masalah ini," kata Ferdinand, dikutip Kamis (20/10/2022).

Ferdinand Hutahaean memberi masukan Pj Gubernur agar bisa sukses melaksanakan perintah khusus Presiden Jokowi. Menurutnya, langkah pertama yang harus dilakukan oleh Pj Gubernur Heru adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat-pejabat di Pemprov DKI era Anies yang hampir pasti dapat dipastikan akan menjadi duri dalam daging pada eksekusi dan implementasi kebijakan.

Baca Juga: Kawan Jadi Lawan, NasDem Harus Cepat Amankan Koalisi Demi Tiket Anies Baswedan: Jangan Sampai...

"Mereka para pejabat lama yang dilantik Anies tentu mind set-nya sudah salah arah dan terkontaminasi kebijakan buruk Anies. Mereka tidak akan mampu beradaptasi dengan kebijakan baru Heru, maka mereka semua harus dievaluasi, amputasi copot dan ganti dengan pejabat baru yang lebih bisa kerja sama dengan Pj Gubernur serta memahami target kebijakan Gubernur," kata Ferdinand Hutahaean kepada awak media.

Ketika media meminta tanggapan yang dimaksud pejabat-pejabat lama siapa, Ferdinand Hutahaean menjawab banyak kepala dinas dan pejabat di bawahnya serta direksi BUMD dan para komisarisnya.

"Ada banyak Kepala Dinas, contohnya Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan yang terkait langsung dengan banjir dan kemacetan. Selain itu, para Direksi BUMD dan Komisaris yang diangkat Anies karena nepotisme. Ini harus segera diganti," tutup Ferdinand Hutahaean.