Sama-sama Lakukan Manuver Pencapresan, Puan Maharani Tak Dapat Sanksi Seperti Ganjar dari PDIP, Pengamat Ungkap Alasannya, Simak!

Gejolak internal PDIP soal pencapresan Ganjar Pranowo yang berujung sanksi menjadi perhatian publik.

Mengenai hal ini, Pengamat Politik Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menyoroti perbedaan sanksi yang diterima oleh kader PDIP yakni Ganjar Pranowo dan Loyalis Puan Maharani. 

Menurut dia, perbedaan itu dikarenakan Puan tengah diberi tugas oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menemui para Ketua Umum partai politik demi menjajaki koalisi untuk Pilpres 2024.

"Sejauh ini kan yang ditugaskan Ketum PDIP itu Puan untuk berkomunikasi dengan seluruh elemen termasuk lintas parpol," kata Herry dilansir dari AKURAT.CO melalui pesan singkat, Jakarta, Kamis (27/10/2022).

Baca Juga: Heboh Isu Jokowi Bakal Ambil Alih PDIP dari 'Trah Soekarno' Megawati, Analisis Refly Harun Tajam: Dia Tak Akan Menolak, Butuh Perlindungan!

"Kemudian Puan ini memiliki posisi sebagai Ketua DPR yang memungkinkan dirinya bisa bersafari ke segmen dan fokus manapun," sambung dia. 

Sebagaimana diketahui, Ganjar Pranowo mendapatkan sanksi teguran saat ia membuat pernyataan yang menghebohkan kala dirinya siap maju sebagai calon Presiden (Capres). 

Sedangkan, Puan terbebas dari sanksi tegas dan terakhir atas terbentuknya Dewan Kolonel yang menyatakan dukungan kepada dirinya dalam Pilpres 2024 mendatang. 

"Ganjar adalah kader murni dan Kepala Daerah yang harus fokus bekerja mengoptimalkan kinerja di wilayah, Ganjar juga bukan pengurus DPP dan tidak sedang ditugaskan oleh parpol untuk berkomunikasi politik artinya inilah perbedaan Puan dan Ganjar dalam konteks penugasan parpol," tukas dia.

Sebagai informasi, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada Ganjar Pranowo. 

Hal itu dilakukan buntut pernyataan Ganjar yang siap maju sebagai Capres di salah satu siaran televisi swasta.

Baca Juga: Cabut Gugatan, Penggugat 'Ijazah Palsu' Jokowi Ngaku Kalah? Eggi Sudjana: Sampai Kepala Lu Botak Berkutil Nggak Bakal Bisa Menang!

"Bung Ganjar, tadi saya sampaikan meskipun pernyataan itu (hendak maju Capres) tidak melanggar aturan, tapi menimbulkan multitafsir di media, maka kami memberi teguran lisan," ujar dia.

Namun, Komarudin tidak menjatuhkan sanksi terhadap Puan dalam pembentukan Dewan Kolonel. Sebab, Puan tak memiliki andil di dalam terciptanya organisasi tersebut. 

"Mbak Puan sendiri gak terlibat dalam proses itu. Mereka (Dewan Kolonel) berinisiatif melakukan itu," tutur Komarudin.