Jubir Partai Garuda Sentil Pihak-pihak yang Serang Jokowi Soal IKN dan BBM: Seolah-olah Rakyat Miskin karena Hal Itu

Teddy Gusnaidi mengkritik pihak-pihak yang disebutnya rajin memberikan tudingan miring terhadap pemerintahan Jokowi. Juru bicara (jubir) Partai Garuda ini mengatakan bahwa tudingan miring tersebut santer dilontarkan jelang pemilu 2024.

"Menjelang Pemilu 2024, tudingan terhadap pemerintah Jokowi makin meningkat, muaranya selalu mengatasnamakan rakyat," ungkapnya melalui cuitan Twitter, Senin (7/11/2022).

Baca Juga: Demo 411 yang Tuntut Presiden Jokowi Mundur Disebut Refly Harun Karena Pemerintah Tak Berhasil Cerdaskan Kehidupan Bangsa

Jubir sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Garuda ini bilang, pihak yang ia maksud kerap membenturkan tudingannya atas nama rakyat adalah tentang ibu kota negara, bahan bakar minyak, tenaga kerja asing, utang, dan sejenisnya, "Seolah-olah rakyat menjadi miskin karena hal tersebut."

Kata Teddy, hal demikian perlu diluruskan, bagaimana korelasinya pembangunan IKN menyebabkan rakyat jatuh miskin? Juga apakah rakyat yang tadinya hidup berkecukupan, mendadak jatuh miskin karena pemerintah bangun IKN. Ia bilang, hal tersebut tidak masuk akal.

"Benarkah rakyat yang tadinya hidup berkecukupan, jatuh miskin karena negara berutang, karena BBM naik, karena ada TKA? Tentu tidak, ini hiperbola. Pembangunan dari dulu sudah ada, utang dari dulu sudah ada, kenaikan BBM dari dulu juga selalu terjadi di setiap rezim," bebernya.

Teddy pun mengungkapkan, setiap yang dilakukan rezim sudah pasti untuk kepentingan rakyat. Misalnya berutang, ia bilang hal itu dilakukan untuk kepentingan rakyat. Akan tetapi, menurutnya, hal ini dipelintir, diarahkan menjadi hal yang negatif demi kepentingan politik, demi kepentingan suara.

Baca Juga: Sebut Jokowi Bukan Solusi Bangsa Indonesia, Refly Harun Sepakat dengan Rizal Ramli

"Ini adalah politisasi dari para pihak yang miskin prestasi sehingga yang dijual adalah fantasi, memanfaatkan orang-orang yang frustasi akan keadaan yang mereka ciptakan sendiri, dengan menyalahkan pemerintah. Ini harus diluruskan," tandasnya.