Heboh Kabar Jenderal Polisi Jadi 'Pembeking' Tambang Ilegal, Mulyanto PKS Minta Pemerintah Buat Tim Terpadu

Publik dihebohkan dengan kabar tambang ilegal “dibekingi” oleh Jenderal Polisi bintang Tiga. Kabar ini muncul setelah pengakuan seseorang bernama Ismail Bolong yang dalam videonya mengaku menyetor sejumlah uang kepada Kabareskrim Polri Agus Andrianto.

Menanggapi masalah ini, Anggota DPR RI Fraksi PKS Mulyanto menganggap pemerintah harus memandang serius persoalan ini dengan pembentukan tim terpadu.

“Pemerintah sebaiknya membentuk tim untuk memberantas beking kegiatan penambangan liar (ilegal mining) oleh oknum aparat kepolisian sebagaimana yang disampaikan oleh Aiptu Ismail Bolong,” demikian bunyi rilis yang diterima redaksi wartaekonomi.co.id, Selasa (8/11/22).

Komposisi dari tim yang akan dibentuk pun tidak bisa sembarangan.

Baca Juga: BBM Swasta Lebih Murah, Mulyanto PKS Desak Ahok Lebih Aktif Mengawal Pertamina: Masak Kalah dengan Swasta?

Mulyanto menyebut harus diisi perwakilan dari berbagai institusi seperti Polri, kejaksaan, TNI, dan kementerian terkait.

“Anggota tim harus terdiri dari pejabat Kementerian ESDM, Kepolisian, TNI dan Kejaksaan RI agar proses pengawasan dapat berjalan secara terpadu dan objektif,” jelasnya.

Mulyanto menegaskan ini saat yang tepat untuk memberantas praktik ilegal mining dengan cara mengamankan oknum-oknum aparat yang selama ini menjadi beking. Pemerintah harus bergerak cepat agar pelanggaran yang berdampak bagi pendapatan negara dan dampak lingkungan ini tidak terus berlanjut.

Baca Juga: Harga Bisa Lebih Murah, Mulyanto PKS Minta Pertamina Belajar Rumus Hitung-hitungan Harga BBM ke Swasta: Harus Evaluasi!

"Pemerintah melalui aparat penegak hukum tidak boleh ragu dalam menindak ilegal mining termasuk cukong yang menjadi bekingnya. Terkesan pemerintah melempem karena ditengarai aparat turut bermain mata.