Heboh Kabar Jenderal Polisi Jadi 'Pembeking' Tambang Ilegal, Mulyanto PKS Minta Pemerintah Buat Tim Terpadu
Kredit Foto: Http://pakmul.id/potret/
Publik dihebohkan dengan kabar tambang ilegal “dibekingi” oleh Jenderal Polisi bintang Tiga. Kabar ini muncul setelah pengakuan seseorang bernama Ismail Bolong yang dalam videonya mengaku menyetor sejumlah uang kepada Kabareskrim Polri Agus Andrianto.
Menanggapi masalah ini, Anggota DPR RI Fraksi PKS Mulyanto menganggap pemerintah harus memandang serius persoalan ini dengan pembentukan tim terpadu.
“Pemerintah sebaiknya membentuk tim untuk memberantas beking kegiatan penambangan liar (ilegal mining) oleh oknum aparat kepolisian sebagaimana yang disampaikan oleh Aiptu Ismail Bolong,” demikian bunyi rilis yang diterima redaksi wartaekonomi.co.id, Selasa (8/11/22).
Komposisi dari tim yang akan dibentuk pun tidak bisa sembarangan.
Mulyanto menyebut harus diisi perwakilan dari berbagai institusi seperti Polri, kejaksaan, TNI, dan kementerian terkait.
“Anggota tim harus terdiri dari pejabat Kementerian ESDM, Kepolisian, TNI dan Kejaksaan RI agar proses pengawasan dapat berjalan secara terpadu dan objektif,” jelasnya.
Mulyanto menegaskan ini saat yang tepat untuk memberantas praktik ilegal mining dengan cara mengamankan oknum-oknum aparat yang selama ini menjadi beking. Pemerintah harus bergerak cepat agar pelanggaran yang berdampak bagi pendapatan negara dan dampak lingkungan ini tidak terus berlanjut.
"Pemerintah melalui aparat penegak hukum tidak boleh ragu dalam menindak ilegal mining termasuk cukong yang menjadi bekingnya. Terkesan pemerintah melempem karena ditengarai aparat turut bermain mata.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Bayu Muhardianto