Bahan Baku Nikel Indonesia Melimpah, Pemerintah Didorong Siapkan Regulasi dengan Matang

Pemerintah diminta untuk segera menyiapkan regulasi yang matang terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA) nikel yang menjadi bahan baku baterai.

Dorongan tersebut seiring dengan rencana transformasi kendaraan listrik yang terus digaungkan oleh pemerintah.

Pasalnya, Indonesia memiliki bahan baku komponen kendaraan listrik yang melimpah, yaitu nikel. Hal ini menunjukkan Indonesia memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam perkembangan tren dunia yang bertransisi menggunakan kendaraan dengan bahan bakar ramah lingkungan.

Baca Juga: Pemerintah Bidik Konversi 1.000 Unit Motor Listrik pada 2022

"Selaku regulator, pemerintah harus menyiapkan regulasi," kata Juni Armanto, Pemimpin Redaksi (Pempred) INDOPOS.CO.ID, saat forum group discussion (FGD) bertajuk "Mendukung Percepatan Industri Kendaraan Listrik Nasional", Selasa (15/11/2022).

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Senda Hurmuzan Kanam mengungkapkan pihaknya telah lama mewacanakan kendaraan listrik, salah satunya dengan konversi kendaraan motor berbasis BBM ke listrik.

Pada 2021, Kementerian ESDM telah mengkonversi 100 unit motor. Adapun tahun ini, Kementerian ESDM membidik angka 1.000 unit.

"Apabila target tersebut tercapai, minimal memangkas impor BBM," ungkap dia.

Selain pemerintah, pihak swasta juga didorong untuk turut berpartisipasi secara aktif dalam upaya percepatan industri kendaraan listrik. "Dan untuk percepatan program mobil listrik, swasta sebagai anak bangsa pun harus berperan aktif," tambah Juni.

Sementara dari pihak swasta sendiri mengaku masih menunggu regulasi yang jelas dari pemerintah.

"Energi harus berkesinambungan dan bisa lebih murah. Jadi untuk mobil listrik pun regulasinya tidak bisa tiba-tiba, namun harus berkesinambungan dengan regulasi lainnya," ujar Didi Haryadi, Director of Operations PT Venturindo Engineering, selaku perwakilan dari pihak swasta.

Dia berharap pemerintah dapat memangkas subsidi untuk BBM. Menurutnya, nilai subsidi untuk BBM terlampau besar. Selain itu, cara ini juga diharap dapat mengurangi emisi dan mendorong ketahanan energi nasional.

Selain regulasi, investasi juga menjadi faktor penting yang ditunggu oleh pihak swasta. Direktur PT Halmahera Persada Lygend, Tonny H Gultom, menjelaskan kebutuhan mobil listrik di Indonesia masih sangat panjang, terutama dari segi bahan baku tambang hingga bahan baku untuk pembuatan baterai. Oleh karena itu, perlu adanya dorongan dari segi investasi.

"Dengan demikian kami bisa memberikan kontribusi pada program pembangunan kendaraan listrik. Meskipun ini tantangan bagi Indonesia, karena memiliki potensi nikel terbesar di dunia," tutur dia. "Tentu saja ini bisa menjadi opportunity bagi Indonesia, dan jadi pemain produk baterai. Bukan saja baterai untuk mobil listrik saja, tetapi baterai lainnya."